JAYAPURA-TABLOID PAPUA BARU.COM,- Perwakilan tokoh adat wilayah Saireri menyerahkan naskah deklarasi dukungan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kamis (24/9/2026).
Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut deklarasi dukungan pembentukan Papua Utara yang sebelumnya digelar pada Rabu (23/9/2026). Deklarasi itu melibatkan tokoh adat dari empat wilayah kabupaten, yakni Biak Numfor, Supiori, Waropen, dan Kepulauan Yapen.
Deklarasi berlangsung di Pendopo Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Rombongan tokoh adat dipimpin Ketua LMA Waropen di Tanah Tabi, Karlos Sawaki, didampingi Sekretaris Timotius Raiwaki, Sekretaris Dewan Adat Masyarakat POM Ferri Airy, Ketua Ikatan Serui Bersatu Niko Ansanai, Ketua Kerukunan Keluarga Besar Ambai Jayapura Lukson Wanggai, serta perwakilan tokoh pemuda Saireri, Zakarias Imbiri dan Cone Woru.
Rombongan diterima di Kantor DPRP sekitar pukul 15.00 WIT oleh pimpinan DPRP dan sejumlah anggota dewan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRP Denny Henrry Bonai, S.T., M.M., M.H., Wakil Ketua I Herlin Beatrix Maryke Monim, S.E., M.M., Wakil Ketua II Mukry Mauritz Hamadi, S.IP., serta anggota DPRP Johanes Markus Wakum, Yulianus Rumboisano, Dina Laura Rumbiak, dan Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si.
Minta DPRP Bentuk Pansus Papua Utara
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang lobi DPRP, Karlos Sawaki menyampaikan dua poin utama kepada pimpinan DPRP.
Pertama, pihaknya menyerahkan naskah deklarasi sebagai bentuk aspirasi masyarakat adat Saireri sekaligus meminta DPRP memberikan dukungan terhadap proses perjuangan pembentukan DOB Papua Utara yang disebut telah masuk dalam pembahasan di tingkat DPR RI.
Kedua, Karlos meminta anggota DPRP asal wilayah adat Saireri, baik yang berasal dari jalur partai politik maupun kursi pengangkatan, untuk bersatu mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DOB Papua Utara.
“Kami meminta seluruh anggota DPRP asal wilayah adat Saireri, baik dari jalur partai politik maupun kursi pengangkatan, bersatu segera membentuk Pansus DOB Papua Utara. Ini adalah suara masyarakat adat. Pansus itu harga mati, tidak bisa ditawar,” tegas Karlos.
Menurut dia, keberadaan Pansus di DPRP diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengawal aspirasi masyarakat Saireri sekaligus memfasilitasi komunikasi antara tokoh adat dengan pemerintah pusat.
Karlos mengatakan, komunikasi tersebut antara lain dapat dilakukan dengan Menteri Dalam Negeri dan Presiden, terutama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pemerataan pembangunan di wilayah Saireri.
Ia juga menilai pertimbangan fiskal dan efisiensi tidak seharusnya menjadi satu-satunya alasan yang menghambat aspirasi pembentukan Papua Utara.
“Negara telah melahirkan Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Masih adakah alasan Papua Utara belum terwujud? Ini tidak boleh menjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat Saireri,” ujarnya.
DPRP Terima Aspirasi
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRP Denny Henrry Bonai menyatakan pihaknya menerima dan menghargai aspirasi yang disampaikan para tokoh adat Saireri.
“Sebagai wakil rakyat, kami menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan sebagaimana mestinya,” kata Denny.
Ia menjelaskan, aspirasi tersebut selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme kelembagaan DPRP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Denny, mekanisme tersebut diperlukan agar berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat dapat dibahas secara terbuka serta menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
“Kami berharap proses ini melahirkan solusi yang baik demi mewujudkan aspirasi masyarakat, dan berjalan lancar serta transparan,” pungkasnya.
Penyerahan naskah deklarasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi masyarakat adat Saireri terkait pemekaran wilayah dan pembentukan DOB Papua Utara. Proses selanjutnya masih akan mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
