SENTANI-TABLOID PAPUA BARU.COM,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Sendy Lepi, S.Th., M.Pd., memberikan ultimatum kepada Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, agar segera melakukan audensi dengan DPRK, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, intelektual, dan perwakilan masyarakat Ketengban untuk membahas perjalanan pembentukan tiga calon daerah otonom baru atau CDOB di Pegunungan Bintang.

Sendy mengatakan audensi tersebut harus dilakukan sebelum 1 Oktober 2026. Ia menyebut batas waktu itu penting karena pembahasan terkait pemekaran daerah akan memasuki tahapan di tingkat DPR RI.
“Dari 15 September ini terhitung sebelum tanggal 1 Oktober harus audensi dalam waktu dekat, sebelum penetapan sidang Senayan DPR,” kata Sendy dalam keterangannya di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Selasa (15/9/2026).
Menurut Sendy, masyarakat, mahasiswa, dan pemuda Ketengban hingga kini belum bertemu langsung dengan Bupati Pegunungan Bintang untuk membicarakan persoalan tersebut.
Ia mengatakan pertemuan langsung diperlukan agar proses pembentukan tiga DOB tidak dilakukan secara sepihak. Ia meminta Bupati Pegunungan Bintang kembali ke Oksibil dan membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Bapak harus ketemu kami dengan cara Bapak,” katanya.
Sendy mengatakan apabila bupati tidak segera melakukan audensi, DPRK bersama intelektual, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat akan mengambil langkah dengan mendatangi dan menduduki Kota Oksibil.
“Kalau terlambat nanti kami anggota DPR bersama intelektual, pemuda, mahasiswa, masyarakat, kami akan menduduki di Kota Oksibil. Itu sudah pasti,” ujarnya.
Persoalkan Wilayah Ketengban
Selain meminta audensi, Sendy mempersoalkan informasi mengenai wilayah CDOB Ketengban yang disebut masuk dalam usulan DOB lain.
Ia menegaskan perjuangan pembentukan Kabupaten Ketengban bukan perjuangan yang baru dimulai. Menurutnya, perjuangan tersebut telah berlangsung sejak 2006.
“Ketengban ini dibentuk pada tahun 2006, bukan baru tahun ini,” katanya.
Sendy meminta Bupati Pegunungan Bintang memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebut Ketengban masuk dalam usulan DOB Okmin. Ia menegaskan Ketengban dan Okmin merupakan dua wilayah perjuangan pemekaran yang berbeda.
“Okmin dan Ketengban itu beda. Ketengban itu sendiri jangan masuk dalam Okmin,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keterlibatan DPRK Pegunungan Bintang dan Tim CDOB Ketengban dalam proses pengawalan tiga usulan DOB ke pemerintah pusat.
Sendy mengatakan terdapat delapan anggota DPRK yang berasal dari wilayah Ketengban. Ia menyebut dirinya berbicara mewakili rekan-rekannya.
Menurutnya, DPRK dan ketua Tim CDOB Ketengban seharusnya dilibatkan apabila ada pihak yang pergi ke pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasnamakan pengawalan tiga daerah DOB.
“Kalau memang seperti itu, kenapa tidak dilibatkan lalu mengatasnamakan di pusat? Ini menjadi pertanyaan khusus kami orang Ketengban,” katanya.
Lima Distrik Dipersoalkan
Sendy juga mempersoalkan informasi bahwa lima distrik yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan CDOB Ketengban akan dimasukkan ke dalam usulan CDOB Okmin.
Ia menyebut sejumlah wilayah yang dipersoalkan, di antaranya Distrik Aboy, Distrik Jetfa, Distrik Teiwa, serta wilayah Mopin Dok dan Murkim.
Sendy mengatakan klaim terhadap wilayah-wilayah tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan mengatasnamakan sebagian orang. Ia menegaskan tidak semua masyarakat mengetahui atau menyetujui perubahan tersebut.
“Untuk mengklaim Distrik Aboy, Distrik Jetfa, Distrik Teiwa, atau Distrik Mopin Dok-Murkim itu hanya mengatasnamakan oknum-oknum. Tidak semua masyarakat,” katanya.
Sendy yang merupakan anggota DPRK dari wilayah Distrik Jetfa mengatakan masyarakat di wilayah tersebut belum mengetahui informasi bahwa Distrik Jetfa akan masuk ke dalam CDOB Okmin.
“Dari Distrik Jetfa masuk ke Okmin, itu tidak tahu sampai hari ini. Yang mengatasnamakan adalah satu dua orang,” ujarnya.
Ia meminta Bupati Pegunungan Bintang mengembalikan lima distrik tersebut dalam wilayah CDOB Ketengban serta meminta maaf kepada masyarakat.
“Segera Pak Bupati kembalikan masyarakat lima distrik, dan dia harus meminta maaf kepada masyarakat lima distrik dari daerah CDOB Ketengban,” katanya.
Disebut Telah Didaftarkan Sejak 2006
Sendy menegaskan lima distrik yang dipersoalkan tersebut telah menjadi bagian dari perjuangan CDOB Ketengban sejak 2006.
Menurutnya, wilayah tersebut tidak seharusnya diubah atau dimasukkan ke dalam usulan DOB lain berdasarkan kepentingan tertentu.
“Untuk lima distrik ini memang sudah itu, tidak bisa ganggu-ganggu oleh kepentingan apa pun, dengan alasan apa pun, karena sudah didaftar oleh CDOB Ketengban sejak 2006,” katanya.
Ia meminta seluruh proses pembentukan DOB dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang berkepentingan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Sendy juga mempertanyakan langkah-langkah yang dinilainya berpotensi menghilangkan perjuangan pembentukan Kabupaten Ketengban.
“Setelah kami orang Ketengban kasih suara, malah bukan menghargai, tapi bagaimana menghancurkan budaya Ketengban lalu meniadakan Kabupaten Ketengban. Apa alasan di balik ini?” ujarnya.
Ia berharap pertemuan dengan Bupati Pegunungan Bintang dapat dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Apabila tidak ada audensi hingga sebelum 1 Oktober 2026, pihaknya bersama masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan intelektual akan mengambil langkah lebih lanjut di Oksibil. (*)






