• TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • SUSUNAN REDAKSI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Papua Baru
  • HOME
  • HEADLINE
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • GKI DI TANAH PAPUA
  • POLHUKRIM
  • DAERAH
  • BUDAYA
  • EKONOMI
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • GKI DI TANAH PAPUA
  • POLHUKRIM
  • DAERAH
  • BUDAYA
  • EKONOMI
No Result
View All Result
Papua Baru
No Result
View All Result
Home PAPUA

Komisi XIII DPR RI Bertemu MRP Papua Serap Aspirasi Terkait Pembahasan RUU Masyarakat Adat

by admin papua baru
6 Agustus 2026
in PAPUA
0
Komisi XIII DPR RI Bertemu MRP Papua Serap Aspirasi Terkait Pembahasan RUU Masyarakat Adat
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAYAPURA-tabloidpapuabaru.com,- Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, S.Sos, melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangka menyerap aspirasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat yang saat ini sedang dibahas DPR RI.

Pertemuan yang berlangsung di Jayapura, Rabu (5/8/2026), dihadiri Wakil Ketua MRP Max Abner F. Ohee, Ketua Pokja Adat, Raymond May SKM MSos , dan anggota MRP lainnya seperti Korinus Reri, Lea Emmy Ampnier, Korneles Dasinapa dan beberapa anggota lainnya.


Dalam kesempatan tersebut, Tonny Tesar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota MRP yang telah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI serta memberikan berbagai masukan terhadap substansi RUU Masyarakat Adat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota MRP atas berbagai masukan yang disampaikan. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengawal amanat masyarakat melalui penyusunan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujar Tonny Tesar.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses Komisi XIII DPR RI yang berlangsung sejak 26 Juli hingga 8 Agustus 2026. Dalam masa reses tersebut, tim melakukan kunjungan ke tiga provinsi, yakni Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, guna menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU Masyarakat Adat.

Menurut Tonny, Panitia Kerja (Panja) RUU Masyarakat Adat juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, tokoh adat, serta berbagai unsur masyarakat pada 7 Agustus mendatang sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut.

Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Tonny mengatakan salah satu substansi penting yang mengemuka dalam pertemuan adalah perlunya penguatan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Papua melalui payung hukum yang komprehensif.

Menurutnya, RUU Masyarakat Adat diharapkan mampu mengatur perlindungan terhadap wilayah adat, hutan adat, laut adat, tanah ulayat, situs-situs sakral, serta kekayaan budaya seperti bahasa, lagu, tarian, ukiran, dan berbagai warisan budaya lainnya.

“Kita ingin memperjuangkan lahirnya undang-undang yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, termasuk perlindungan terhadap wilayah adat, tanah ulayat, benda-benda sakral, serta seluruh kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakat adat,” katanya.

MRP Serahkan Dokumen Aspirasi

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MRP, Max Apner Ohee, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi XIII DPR RI yang dinilai menunjukkan komitmen DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat adat secara langsung dari Papua.

Menurut Max, MRP memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR RI.

Dokumen tersebut antara lain memuat 12 keputusan MRP yang diterbitkan pada 2022 dan berisi berbagai rekomendasi mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.

“Dokumen ini merupakan hasil kerja MRP periode sebelumnya dan kami serahkan sebagai bahan masukan bagi DPR RI. Harapannya, berbagai rekomendasi tersebut dapat menjadi referensi dalam penyusunan Undang-Undang Masyarakat Adat,” ujar Max.

MRP Dukung Aspirasi Pembentukan Provinsi Papua Utara

Dalam pertemuan itu, MRP juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang berkembang di Papua, termasuk usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.

Menanggapi hal tersebut, Max Apner Ohee mengatakan MRP pada prinsipnya mendukung setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan aspirasi masyarakat yang telah disuarakan oleh para tokoh adat, khususnya dari wilayah Saireri, maka MRP siap mendorong proses tersebut sesuai mekanisme dan persyaratan yang berlaku. Kami melihat hal ini sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari masukan MRP kepada DPR RI dalam proses pembahasan RUU Masyarakat Adat maupun kebijakan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat di Papua.**

 

Previous Post

Bank Mandiri Region XII Hadirkan Livin’ Berbagi Rp1, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI

Next Post

Putri Asli Papua AKBP Diaritz Felle Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Yapen

admin papua baru

Next Post
Putri Asli Papua AKBP Diaritz Felle Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Yapen

Putri Asli Papua AKBP Diaritz Felle Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Yapen

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

18 November 2026
13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

17 November 2026
WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

17 November 2026
BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

16 November 2026

Recent News

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

18 November 2026
13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

17 November 2026
WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

17 November 2026
BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

16 November 2026
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • SUSUNAN REDAKSI
tabloidpapuabaru.com

© TABLOID PAPUA BARU | 2020

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • EKONOMI

© TABLOID PAPUA BARU | 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In