Rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor, Papua, memasuki babak baru. Di tengah ambisi pemerintah pusat menjadikan Biak sebagai pusat peluncuran antariksa nasional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
JAYAPURA-tabloidpapuabaru.com- DPD RI menilai, pembangunan infrastruktur strategis berskala besar di Tanah Papua harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah ulayat. Jika tidak dikelola secara bijak dan transparan, proyek tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan persoalan PSN di Papua, khususnya rencana pembangunan Bandar Antariksa Biak, menjadi perhatian serius lembaganya.
“PSN ini masalah yang cukup serius sekarang ini. Memang PSN bukan hanya ada di seluruh Indonesia, tetapi yang menjadi perhatian kita adalah masalah PSN di Papua, khususnya PSN di Biak,” kata Yorrys dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Yorrys, DPD RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji berbagai persoalan yang muncul terkait proyek tersebut, termasuk aspek sosial, hukum adat, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
Setelah seluruh persoalan dirumuskan, DPD RI akan memanggil pemerintah pusat untuk meminta penjelasan secara resmi. Selanjutnya, tim advokasi akan diterjunkan langsung ke Papua guna melihat kondisi dan aspirasi masyarakat di wilayah terdampak.
“Ini hal-hal yang akan kita rumuskan. Kemudian kita akan mengundang pemerintah dan setelah itu melakukan advokasi ke daerah. Saya kira ini baru tahap awal yang akan kita mulai,” ujar Yorrys seperti dilansir tribunpapua.com.
Tanah Adat Papua Bukan Sekadar Lahan Pembangunan
Yorrys menjelaskan, salah satu persoalan mendasar dalam setiap pembangunan di Papua adalah menyangkut pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.
Berbeda dengan sistem kepemilikan tanah di sejumlah daerah lain di Indonesia, tanah adat Papua memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.
“Kalau di Papua masih berlaku hukum adat. Ada wilayah yang dimiliki satu marga dengan batas-batas alami, dari gunung ke gunung, dari gunung ke pantai, maupun dari gunung ke sungai,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah diingatkan agar tidak hanya melihat pembangunan dari sisi investasi dan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan Papua.
“Masyarakat Papua bukan anti terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah itu wajib. Tetapi harus mendapat persetujuan dari mereka yang memiliki hak-hak tersebut. Itu yang menjadi persoalan sampai sekarang,” tegas Yorrys.
Pembangunan Harus Libatkan Masyarakat Adat
DPD RI berharap pemerintah pusat dapat memastikan pembangunan Bandar Antariksa Biak tidak hanya menjadi proyek nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Pelibatan masyarakat adat, penghormatan terhadap hak ulayat, serta keterbukaan informasi menjadi kunci agar proyek strategis tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Rencana pembangunan Bandar Antariksa Biak sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan teknologi antariksa Indonesia di kawasan timur. Namun, keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun komunikasi dan kepercayaan bersama masyarakat adat pemilik wilayah.**






