JAKARTA | tabloidpapuabaru.com,- Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan penerapan program BBM Satu Harga dengan memperkuat infrastruktur distribusi energi di wilayah terpencil. Salah satu usulan yang diajukan adalah penambahan kapasitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta pembangunan depot penyimpanan di sejumlah kabupaten.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan pemerataan harga BBM di Papua tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kesiapan sistem distribusi yang mampu menjangkau daerah-daerah dengan akses transportasi yang terbatas.
“Hasil kunjungan kami ke Waropen, Kepulauan Yapen, dan Numfor menunjukkan kapasitas penyaluran BBM masih perlu ditingkatkan. Jika titik distribusi diperkuat, pasokan ke wilayah lain akan lebih lancar,” kata Fakhiri di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurut dia, keterlambatan distribusi menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga BBM di sejumlah daerah. Ketika pasokan terlambat masuk, harga eceran di masyarakat dapat meningkat jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
Fakhiri mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya. Harga BBM yang seharusnya berada di kisaran Rp9.000 per liter dapat melonjak hingga sekitar Rp15.000 per liter akibat terganggunya distribusi.
“Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat. Karena itu, langkah yang harus dilakukan lebih dulu adalah menambah kapasitas pasokan agar distribusi tidak lagi terlambat. Setelah itu, kami terus mendorong agar program BBM Satu Harga bisa diterapkan secara menyeluruh di Papua,” ujarnya.
Selain penambahan pasokan, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan pembangunan depot BBM di sejumlah kabupaten sebagai pusat penyimpanan cadangan. Keberadaan depot dinilai akan menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat distribusi ke wilayah yang selama ini kerap mengalami keterlambatan pasokan.
Pemprov Papua berharap pemerintah pusat bersama PT Pertamina dapat mempercepat penguatan infrastruktur distribusi energi di Tanah Papua.
“Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga BBM, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses energi yang adil dan terjangkau,” ujarnya. (***)
