JAYAPURA,tabloidpapuabaru.com,- Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Program Penguatan Ekosistem Perumahan Gotong Royong Bangun Perumahan, Rakyat Mandiri yang digelar di Jayapura, Papua. Senin, (22/6/2026)
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, jajaran Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan dan UMKM.
Dalam sambutan yang disampaikan Antonius Budi Setiawan, Regional CEO Bank Mandiri XII Papua mewakili Direksi Bank Mandiri, ditegaskan bahwa sektor perbankan memiliki peran penting dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha dalam ekosistem perumahan,” ujarnya.
Menurutnya, program kredit perumahan yang disosialisasikan tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi pengembang perumahan, kontraktor, toko bahan bangunan, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pemerintah bersama perbankan, kata dia, hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang terjangkau melalui berbagai skema kredit yang mendapat dukungan subsidi pemerintah. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat memperoleh modal kerja untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas bisnisnya.
“Inilah esensi gotong royong membangun perumahan. Kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, serta penguatan daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Mandiri juga menegaskan perannya sebagai agen pembangunan yang turut mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pada tahun 2026, Bank Mandiri mengalokasikan plafon Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,5 triliun atau meningkat 328,6 persen dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp350 miliar.
Dari total plafon tersebut, alokasi untuk sektor supply side mencapai Rp500 miliar dengan realisasi pencairan hingga 15 Juni 2026 sebesar Rp330,6 miliar atau 66 persen. Sementara sektor demand side memperoleh plafon Rp1 triliun dengan realisasi penyaluran mencapai Rp621,1 miliar atau 62 persen.
Secara nasional, total realisasi penyaluran KPP hingga pertengahan Juni 2026 mencapai Rp951,7 miliar atau sekitar 63 persen dari total plafon yang tersedia.
Khusus untuk Region XII Papua, Bank Mandiri mencatat kinerja yang cukup positif. Pada sektor supply side, plafon sebesar Rp15 miliar telah terealisasi hingga Rp27,8 miliar atau mencapai 185 persen dari target. Selain itu, masih terdapat potensi pembiayaan kepada 59 nasabah dengan nilai mencapai Rp165 miliar.
Sedangkan pada sektor demand side, plafon sebesar Rp13,5 miliar telah terealisasi sebesar Rp6,9 miliar atau sekitar 51 persen, dengan tambahan proses pembiayaan yang sedang berjalan senilai Rp1,5 miliar.
Dengan capaian tersebut, total penyaluran Kredit Program Perumahan di Papua hingga 15 Juni 2026 mencapai Rp34,7 miliar atau sekitar 121,6 persen dari total plafon sebesar Rp28,5 miliar.
Bank Mandiri memastikan akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, guna memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mendukung pengembangan UMKM yang terlibat dalam sektor tersebut.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Bank Mandiri optimistis program pembangunan perumahan rakyat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.**
