JAKARTA.TABLOID PAPUA BARU.COM,- Polemik hak ulayat masyarakat adat yang menjadi lokasi pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 yang belum terselesaikan membuat Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenis Kogoya bakal turun tangan.
Tak hanya itu, Lenis juga memastikan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PON XX tahun 2020 di bumi Cenderawasih.
“Pada prinsipnya LMA se tanah Papua sedang buat pernyataan sikap mendukung penuh pelaksanaan PON di Papua, kita mendukung 100 persen, “ungkapnya kepada media ini via telepon selulernya, Jumat (10/9).
Dirinya melihat secara umum, banyak orang asli Papua yang direkrut sebagai relawan PON, untuk memback up PON di Papua.
“Untuk keamanan di Papua, saya kira tidak ada alasan lagi, tidak diragukan, semua dibawah kendali Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih, “sebut Lenis yang juga Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini.
Lenis menyebutkan pihaknya memberikan dukungan penuh, mengingat PON merupakan event bersejarah bagi OAP.
“Yang sudah disiapkan oleh Panitia PON, kita harus sama-sama kawal. Memang ada yang mengecewakan, setelah melihat dinamika yang terjadi baik secara politik maupun pemerintah, “bebernya.
Belajar pengalaman sebelumnya, Lenis menyarankan pemerintah harus turun lapangan, dan duduk bersama-sama dengan pemilik hak ulayat di 4 cluster yang masalah hak ulayatnya belum diselesaikan.
“Pemerintah harus tanya kenapa ribut, tidak ada solusi lain hanya duduk bersama dan cari solusi,”tuturnya.
Lenis menuturkan solusi terakhir adalah pemerintah duduk bersama dengan pemilik hak ulayat, untuk mencari solusi, jika deadlock maka dirinya harus turun tangan menyelesaikan polemik tersebut.
Dia mencontohkan permasalahan hak ulayat Bandara Sentani, dimana dirinya membantu penyelesaian hak ulayat masyarakat adat, hingga dibayarkan kepada pemilik hak ulayat.
“Kalau saya turun, saya langsung menanyakan ke pemilik hak ulayat, tapi pemerintah jangan lepas tangan, harus memback up supaya PON ini jalan, minggu besok ini saya turun “katanya lagi.
Selain itu, diputusnya aliran air ke lokasi PON juga jadi perhatian pihaknya, termasuk juga pembakaran di sekitar bandara Sentani yang menjadi perhatian.
“Ini harus diselesaikan, untuk perang suku saja saya selesaikan, karena kita harus menghargai masyarakat adat tidak bisa kita meremehkan mereka,”imbuhnya.
Lenis secara gamblang mengharapkan pemerintah juga harus menghargai adat, karena adat merupakan pilar pendukung bersama pemerintah, tak hanya itu harus ada penghargaan buat ondoafi, ondofolo maupun para kepala suku di Papua secara umum.
“Saya akan turun dan cek, masyarakat yang pemilik hak ulayat yang mana, termasuk apakah mereka sudah terima atau belum, kalo sudah dapat yah bilang sudah, kalo belum dapat yah dikasih, ceritanya kan begitu, kalo sudah yah diam, apa susahnya sih “tegasnya.
Lenis menambahkan pihak tetap mendukung penuh pelaksaan PON di Papua, tetapi tetap menghargai masyarakat adat pemilik hak ulayat.(mozes/yan)**
