JAYAPURA.,tabloidpapuabaru.com- Tokoh Adat Saireri Benyamin Wayangkau dengan tegas mengatakan bahwa menteri dalam negeri RI, Tito Karnavian segerah evaluasi Pj.Gubernur Papua Ramses Limbong karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara kepadanya. Contoh Ramses Limbong tidak bisa menyelesaikan 11 kursi pengangkatan Otsus DPRP dan sampai saat ini tejadi pembiayaran.
Terkait dengan situasi dan dinamika yang berkembang hari ini saya minta agar Mendagri harus segera men Take Over semua persoalan yang terkait dengan kursi pengankatan di DPRP dan mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk mengganti saudara tuan Ramses Limbong.
Kenapa demikian karena melihat dinamika yang berkembang satu bulan terakhir ini, masyarakat menilai sudara Ramses Limbong, selaku penjabat gubernur papua tidak mampu untuk mengendalikan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua.
Hal itu terbukti kursi pengangkatan dari Otonomi khusus sampai hari ini terkatung-katung untuk DPRP. Padahal posisi papua strategis kedepan untuk pengembangan pembangunan itu. Ini jelas satu elemen yang tidak diperhatikan secara baik yaitu 11 kursi pengangkatan DPR Papua yang hari ini bergantung sampai sekarang.
Sementara di DPRP sudah jalan, orang sudah bahas APBD tetapi keterwakilan orang asli Papua, untuk 11 kursi di DPRP itu tidak ada.
“ Siapa yang mau bicara pendidikan kesehatan dan yang menyangkut hak-hak hidup orang asli Papua. Sementara kabupaten kota sudah jalan. Ini yang kami melihat pj gubernur tidak mampu mencari win-win solution.
Dirinya melihat ada beberpa poin penting yang harus dilakukan untuk menyikapi situasi tersebut, pertama terkait dengan dinamika terhadap keputusan Pansel kursi pengangkatan, bagi kami itu tidak punya legal stunding jadi tidak ada alasan kuat untuk kemudian gubernur menggantungkan itu. Dia harus segera lakukan tetapi kalau tidak maka mendagria harus tak over persoalan ini dan segera keluarkan SK pelantikan untuk menyelamatkan situasi di provinsi ini.
Hari ini kita lihat dinamikan provinsi Papua bergejolak di luar negeri jangan sampai persoalan ini jadi pemicu membuat situasi tambah runyam,” ujarnya.
Disebutkan kursi pengangkatan ini adalah orang-orag yang sudah dipercayakan oleh adat Papua untuk duduk disitu menyuarakan apa yang menjadi kepentingan hak-hak dasar orang Papua. Tapi kalau diabaikan ya jangan salahkan orang Papua kembali kepada riak-riak lain yang kemudian mempegaruhi stabilitas keamanan.
Yang berikut adalah gugatan tersebut tidak punya legal standing, karena obyek yang mereka gugat itu adalah sebuah keputusan pengumuman dari pansel. Dan pansel ini sudah selesai masa tugasnya dan dikembalikan kepada pemerintah untuk melanjutkan proses dari pada kerja-kerja pansel. “Pansel punya keputusan itu bukan obyek gugatan. jadi kawan-kawan yang gugat ini salah tempat.
Yang kedua obyek gugatan yang mereka gugat itu hanya sebuah keputusan yang sifatnya sementara kecuali mereka gugat SK gubernur terhadap penetapan.
Ia juga anggap proses terkait penetapan anggaran APBD provinsi Papua itu ilegal, karena salah satu elemen dari komposisi alat kelengkapan dewan itu tidak ada kursi pengangkatan. Padahal Ini bagian dari pada masyarakat Papua punya keterwakilan ada disitu. Sementara yang ada di DPR ini kan orang-orang perwakilan dari partai politik.
“orang Papua punya tidak ada, trus barang apa yang dong mau perjuangkan di DPR sana, mau perjuangkan siapa,,? kepentingan orang papua tercitra dan tergambar lewat kursi pengangkatan sehingga dalam penetapan APBD Provinsi Papua, kenapa elemen ini diabaikan, kenapa Aceh bisa kok Papua tidak bisa..”tanya Wayangkau.
Ia berharap MRP harus pekah dan melihat situasi. MRP bertanggungjawab secara moril terhadap kursi pengangkatan ini karena kemarinkan MRP yang rekrut sebagian pansel kenapa MRP diam, tidak bertaggungjawab dan terkesan lepas tangan terhadap proses ini. MRP harus mampu desak pemerintah pusat dan mampu desak gubernur.
“ saya rasa pemerintah pusat mendapatkan masukan yang salah. Provinsi memberikan informasi yang salah kepada presiden dan mendagri, itu artinya ada kepentingan lain dibalik itu, maa itu saya harap teman-teman bin bais analisa situasi ini secara baik jangan sampai kolaps , karena kepentingan masyarakat seluruh masyarakat di tanah Papua ada di kuris 11 pengankata itu, jadi bin bais tolong analisa ini dengan baik, lalu memberi pertimbangan yang positif dan benar kepada presiden, kepada wakil presiden kepada kapolri, kepada panglima dan kepada menteri dalam negeri dan menkopolhukam sehingga apa yang diberikan kepada orang Papua benar-benar terwujud,” tutupnya.**
