JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Ketua Pembina Rampai Nusantara Ir Joko widodo dan Ketua umum Rampai Nusantara Nasional Mardiansah memberikan mandat kepada Ketua Carataker Otniel Deda untuk melakukan konsolidasi membentuk kepengurusan defenitif Ormas Rampai Nusantara Provinsi Papua Pegunungan.
Saat dihubungi media ini kamis 1 Mei 2025, Otniel Deda mengatakan ia secara pribadi dan organisasi menyampaikan terima kasih kepada pembina Rampai Nusantara bapak Ir. Joko Widodo dan ketua umu Mardiansah atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas organisasi di Papua Pegunungan.

“pertama-tama saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada pembina ormas Rampai Nusantara dan ketua umum, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan tentu tugas dan amanah ini akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Otniel.
Lanjut Otniel Deda bahwa tugas konsolidasi di Provinsi Papua Pegunungan membawahi 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Ibukota Provinsi Papua Pegunungan berada di Kabupaten Jayawijaya. Tentu medannya cukup berat karena hanya bisa dilalui dengan transportasi udara tetapi ia akan turun ke delapan kabupaten itu untuk melakuan pembentukan pengurus.
Otniel Deda menambahkan bahwa setelah provinsi Papua Pegunungan, terbentuk maka pihaknya akan melanjutkan ke provinsi pemekaran lainnya yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Diketahui bahwa organisasi masyarakat (Ormas) Rampai Nusantara ini didirikan berdasarkan komitmen bersama terhadap kepentingan bangsa dan negara untuk selalu menjadi prioritas dalam perikehidupan masyarakat.
Untuk itu masa depan bangsa dan negara ini ditentukan oleh kepedulian, perhatian dan perjuangan masyarakat Indonesia. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dimana pembentukan Rampai Nusantara (Rampai Nusantara) untuk turut serta mencerdaskan
kehidupan Bangsa. Memprioritaskan insan-insan muda berprestasi, kemampuan untuk memadukan kolaborasi kinerja organisasi, dan menjalin sinergisitas peran
stakeholder penegakan hukum keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan stakeholder masyarakat.***






