SENTANI, tabloidpapuabaru.com,- Pada pemberitaan di beberapa media Online di Papua yang isinya desakan dari toko Adat, Agama dan Pemuda agar Pj. Bupati Jayapura segera diganti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnafian.
Menanggapi desakan tersebut tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring meminta kepada semua pihak agar tidak menyalahkan Pj Bupati Jayapura, karena Pj Bupati bukan kepala daerah definitif dan yang gagal itu adalah bupati definitif sebelumnya.
Sebagai informasi, pihak Adat, Agama dan KNPI Kabupaten Jayapura mendesak Mendagri Tito Karnavian mengganti Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo.
Hal ini menyusul tidak diberikannya ruang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura kepada pihak masyarakat adat, agama, KNPI dan KONI Kabupaten Jayapura.
Korneles Yanuaring menilai bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Adat, Agama dan juga pihak pemuda yang tergabung dalam KNPI dan KONI Kabupaten Jayapura itu adalah hal yang wajar.
Menurutnya, Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo wajib untuk menerima kritikan dan keluhan dari masyarakat. Kemudian, harus ada langkah yang diambil oleh Penjabat Bupati atas keluhan dan kritikan yang telah disampaikan itu.
Meski memberikan dukungan kepada sejumlah pihak yang mengkritisi atau mendesak Mendagri untuk mengganti Pj Bupati Jayapura, namun pria yang akrab disapa KY inipun mengingatkan kepada para pihak yang melayangkan protes itu bahwa tugas Pj Bupati sangatlah terbatas.
“Pj Bupati itu bukan kepala daerah definitif yang punya visi dan misi. Tugasnya cuma tiga sesuai perintah negara, sesuai perintah pemerintah pusat,” katanya.
Ketiga tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pj Bupati itu adalah menjaga inflasi.
Karena saat ini ekonomi dunia tengah mengalami guncangan yang luar biasa dampak dari perang Rusia – Ukraina dan yang terbaru adalah Israel – Palestina, serta El Nino.
“Coba banyangkan, kekeringan di mana-mana, kita sendiri juga alami itu dan itu berdampak ke ekonomi. Kalau hari ini harga naik yang menjadi korban adalah masyarakat,” ucapnya.
“Beras sekarang saja harganya sudah mencapai Rp 18 ribu per kilogram dan tidak menutup kemungkinan dua minggu kedepan harganya bisa Rp 30 ribu per kilogram dampak dari perang dan El Nino,” tutur Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura ini.
Karena itu, ia menuturkan, Penjabat Kepala Daerah di seluruh Indonesia diperintahkan untuk menjaga inflasi. Supaya harga bahan pokok tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.
Kemudian, tugas yang kedua dari Penjabat Kepala Daerah adalah melaksanakan hal yang wajib dalam pemerintahan, terutama layanan dasar.
Karena para penjabat kepala daerah ini tidak memiliki visi dan misi, sehingga mereka hanya bisa mengerjakan layanan dasar.
“Layanan dasar itu apa saja, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, Infrastruktur, air bersih dan lain-lain ini yang perlu dijaga oleh penjabat kepala daerah,” ucapnya.
Hal ini disampaikan, karena menurutnya pertumbuhan ekonomi adalah faktor utama dalam suatu pembangunan.
“Penjabat bupati tidak mungkin melanjutkan visi misi kepala daerah sebelumnya. Karena sudah selesai masa jabatannya,” tuturnya.
“Kalau 10 tahun visi misinya tidak berhasil, ya berarti yang gagal adalah bupati definitif. Kalau saat ini pihak (masyarakat) adat ditambah agama dan pemuda mengeluh tidak diperhatikan, jadi yang gagal adalah bupati sebelumnya. Bukan Pj Bupati, karena Pj Bupati bukanlah kepala daerah definitif, jangan persalahkan Pj Bupati,” paparnya.
Selanjutnya, tugas yang terakhir adalah mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 seperti Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Untuk itu, dirinya meminta para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang tergabung dalam KNPI dan KONI Kabupaten Jayapura dapat memaklumi keterbatasan yang dimiliki oleh seorang Penjabat Bupati.
“Karena tugasnya, ya cuma tiga yang saya sebut tadi diatas. APBD dikerahkan kesana, APBD tidak bisa membiayai visi misi kepala daerah sebelumnya. Sudah selesai sepuluh tahun,” tegas mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura ini.
“Kalau hari ini dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat adat, kepala daerah sebelumnya yang tidak berhasil itu kesimpulannya, simpel aja kok” tukasnya.
Sebab itu, mantan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019 itupun meminta kepada para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang desak Menteri Dalam Negeri mencopot Pj Bupati Jayapura itu agar kembali berkumpul bersama untuk mendukung Pj Bupati Jayapura, guna menjalankan mensukseskan 3 hal yang Korneles Yanuaring sebutkan tadi. (ewako)*
