JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Posisi jabatan Wakil Gubernur Papua sejak meninggalnya almarhum Klemen Tinal, masih belum terisi sampai saat ini, hal ini membuat pertanyaan besar bagi seluruh Rakyat Papua ada apa sebenarnya? Saat yang bersamaan lahir 3 DOB di Papua yang membutuhkan perhatian khusus, sementara Gubernur Papua sedang sakit dan sedang menghadapi proses hukum di KPK.
Jabatan Wakil Gubernur Papua pun dibiarkan kosong sampai saat ini, bagaimana Pemerintahan di Provinsi Papua bisa berjalan normal, efektif dan efisien sementara Gubernur sakit tidak maksimal dalam jalankan tugas sebagai gubernur otomatis harus ada wakil gubernur yang mendampingi dan bisa mewakili, Hal ini menurut Boas Assa Enoch sesuatu yang aneh dalam pemerintahan dan tidak boleh dibiarkan seakan jadi hal yang lumrah dan baik-baik saja. Keprihatinan ini disampaikan oleh Boas Assa Enoch selaku Koordinator Solidaritas Rakyat Papua Cinta NKRI di Sentani (5/12/2022).
“Kami minta bapak Presiden agar memberikan perhatian khusus terkait hal ini, agar segera lantik Wakil Gubernur Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau dibilang karena terhalang proses politik dari partai koalisi pendukung. Boas mengatakan hal itu sah saja hak partai pengusung tapi jangan sampai hanya karena kepentingan politik kepentingan Rakyat Papua, Bangsa dan Negara jadi dikorbankan, kami sebagai rakyat Papua jangan dikorbankan, itu Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih Rakyat saat Pilkada. Suara pilihan rakyat dalam Demokrasi jangan disia-siakan nanti rakyat marah,”ujarnya.
“Karena itu Solidaritas Rakyat Papua Cinta NKRI akan mendesak Presiden turun tangan atasi dan segera lantik Wakil Gubernur Papua. Masa dari sekian banyak orang Papua tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur.
Kami minta dukungan dari semua Rakyat Papua untuk meminta perhatian khusus dari presiden agar persoalan Wakil Gubernur Papua ini segera diatasi,”pungkasnya.
Boas Assa Enoch yang juga seorang Ondofolo Sosiri, Waibhu Sentani mengajak semua elemen masyarakat Papua mari kita bergandeng tangan membangun Papua menjadi Tanah yang Damai agar Percepatan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Khusus dapat terwujud dengan kerjasama Pemerintah bersama Rakyat Papua.
Kita semua punya peran dan tanggung jawab dalam mensejahterakan rakyat Papua. Harus sinergi Pemerintah, Adat, Agama dan Kaum Perempuan semua harus bergandeng tangan termasuk Partai Politik juga harus pikirkan kepentingan rakyat Papua.
(**)
