SENTANI-TABLOID PAPUA BARU.COM,- Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Jayapura mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi yang dapat melindungi dan memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha asli Papua dalam mengembangkan usaha di Kabupaten Jayapura.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Arius Reimond Sabono, dalam kegiatan orientasi pengurus dan Rapat Pimpinan Kabupaten atu Rapimkab Kadin Kabupaten Jayapura. Kegiatan itu mengangkat tema UMKM Naik Kelas, Petani Sejahtera, Ekonomi Tumbuh Berkualitas Berbasis Regulasi.
Arius mengatakan, Kabupaten Jayapura memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan hingga pariwisata. Namun, potensi tersebut perlu didukung kebijakan yang mampu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk berkembang.
“Kita tahu bersama bahwa kita masih kurang dari segi regulasi untuk memproteksi pengusaha asli Papua di Kabupaten Jayapura. Ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah, bagaimana bisa melihat regulasi untuk anak asli Papua,” kata Arius saat ditemui Jubi di Pasar lama, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Papua pada Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, Kadin Kabupaten Jayapura harus menjadi organisasi yang tidak hanya hadir dalam kegiatan formal, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Ia menyebutkan, sejumlah tantangan yang masih dihadapi dunia usaha di Kabupaten Jayapura antara lain keterbatasan akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses pasar, serta peluang kemitraan usaha.
Karena itu, Kadin perlu membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, investor, masyarakat adat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Arius juga menegaskan pentingnya memberikan perhatian kepada pengusaha asli Papua, pengusaha muda, perempuan pelaku usaha, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
“Keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh seorang ketua. Keberhasilan Kadin membutuhkan kerja sama, komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab. Kita harus membangun Kadin sebagai rumah besar bagi seluruh pelaku usaha,” ujarnya.
Ia berharap melalui orientasi dan Rapimkab tersebut, seluruh pengurus dapat memahami fungsi dan tanggung jawab organisasi serta menghasilkan program kerja yang konkret dan dapat dilaksanakan.
*Data UMKM dan pengembangan potensi daerah*
Arius mengatakan, salah satu pekerjaan rumah Kadin Kabupaten Jayapura adalah membangun basis data pelaku usaha, khususnya UMKM lokal dan pengusaha asli Papua.
Saat ini, Kadin Kabupaten Jayapura memiliki 56 orang pengurus yang berasal dari berbagai bidang usaha, antara lain konstruksi, UMKM, perhotelan, logistik, dan transportasi.
Namun, organisasi tersebut belum memiliki basis data lengkap mengenai jumlah pelaku usaha di Kabupaten Jayapura.
“Kadin Kabupaten Jayapura selama ini belum memiliki database. Ke depan, kami akan bersinergi dengan pemerintah melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi UMKM dan koperasi untuk mendapatkan data tersebut,” kata Arius.
Ia mengatakan, berdasarkan pendataan awal yang telah dilakukan bersama sejumlah pihak, terdapat sekitar 100 UMKM milik orang asli Papua di Kabupaten Jayapura.
Data tersebut masih perlu disinkronkan dengan pemerintah daerah agar menjadi basis informasi yang dapat digunakan untuk menyusun program pengembangan usaha.
Selain penguatan UMKM, Kadin Kabupaten Jayapura juga berupaya menyelaraskan program kerjanya dengan prioritas pemerintah daerah, terutama pengembangan sektor pertanian.
Arius menjelaskan, sebelum pelaksanaan Rapimkab, pengurus Kadin telah melakukan audiensi dengan Bupati Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan dua komoditas pertanian yang menjadi perhatian, yakni jagung dan kakao.
“Kami melihat terlebih dahulu fokus pemerintah daerah supaya ke depan Kadin bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan potensi yang ada,” ujarnya.
Ia berharap pengembangan kedua komoditas tersebut dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
*Kadin Papua minta pengurus bersinergi dengan pemerintah*
Ketua Kadin Provinsi Papua, Jacleana Joku, mengatakan kegiatan Rapimkab menjadi momentum penting bagi pengurus Kadin Kabupaten Jayapura yang baru dilantik untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program kerja.
Ia berharap Rapimkab menghasilkan program kerja yang konkret, realistis, dan dapat dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan potensi ekonomi daerah.
Menurut Jacleana, pendataan potensi ekonomi daerah harus menjadi salah satu agenda prioritas Kadin kabupaten dan kota. Pendataan tersebut perlu dilakukan bersama pemerintah daerah agar hasilnya dapat terintegrasi dengan sistem Kadin Indonesia.
“Kadin merupakan mitra strategis pemerintah. Kadin menjadi jembatan antara dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dan investor yang ingin masuk berinvestasi di kabupaten maupun kota,” katanya.
Ia mengingatkan pengurus Kadin agar tidak berjalan sendiri dalam menjalankan organisasi. Pengurus perlu membangun komunikasi secara rutin dengan kepala daerah, sekretaris daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Jacleana juga menyampaikan bahwa Kadin Indonesia telah membawa sejumlah rekomendasi Rapimnas kepada pemerintah pusat. Tiga perhatian utama yang disampaikan meliputi penguatan ketahanan ekonomi menghadapi guncangan global, menjamin ketersediaan bahan baku produksi, serta memperkuat kepastian berusaha dan daya saing.
Selain itu, rekomendasi tersebut mencakup upaya menjaga arus kas dunia usaha, memperkuat kondisi fiskal pemerintah pusat dan daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta melindungi keberlangsungan UMKM dan industri nasional.
Ia berharap hasil Rapimkab Kadin Kabupaten Jayapura dapat disampaikan kepada Kadin Provinsi Papua untuk diselaraskan dengan agenda organisasi di tingkat provinsi dan nasional.
“Pengurus Kadin kabupaten dan kota harus membangun organisasi yang solid, profesional, dan berorientasi pada hasil. Tugas-tugas Kadin di daerah harus berjalan langsung dengan pengusaha dan pemerintah,” katanya.
Jacleana menegaskan, Kadin harus mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Arius berharap pemerintah Kabupaten Jayapura dapat memberikan dukungan fasilitas bagi keberadaan sekretariat Kadin Kabupaten Jayapura. Untuk sementara, pengurus masih menggunakan tempat kerja yang ada sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan kantor organisasi.
Ia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat koordinasi Kadin dengan pemerintah dan seluruh pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura. (*)






