JAYAPURA, Papuabaru.com – Wacana pembentukan Provinsi Papua Utara kembali mengemuka di tengah kegiatan Pameran Bulan BK3 Provinsi Papua, Rabu (11/2/2026). Tokoh masyarakat Daud Manggaprow, S.Sos., M.M., menyoroti secara tajam kesiapan daerah otonomi baru (DOB) tersebut, terutama terkait kemandirian fiskal dan potensi ketergantungan terhadap APBN maupun APBD.
Menurutnya, persatuan masyarakat menjadi kunci utama di tengah dukungan yang masih terbelah, disertai pertanyaan publik mengenai kesiapan ekonomi serta arah pembangunan yang jelas. Di atas kertas, sumber daya manusia Papua dinilai siap dan mumpuni. Namun ujian sesungguhnya terletak pada kemampuan mengelola sumber daya alam—mulai dari potensi tambang, minyak, hasil laut, hingga pariwisata—sebagai fondasi kemandirian fiskal.
Tanpa pengelolaan yang kuat, pemekaran dikhawatirkan hanya menjadi proyek administratif tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, masa depan Otonomi Khusus dan penetapan batas wilayah juga menjadi isu krusial yang harus diselesaikan secara transparan dan akuntabel.
Pembentukan Papua Utara bukan perkara sederhana dan masih menunggu keputusan politik di tingkat DPD RI dan DPR RI. Publik kini menanti: apakah provinsi baru ini akan lahir sebagai kekuatan ekonomi baru di Tanah Papua, atau sekadar wacana yang keras di awal namun rapuh dalam pelaksanaan Ujar Daud Manggaprow (JK)***
