SUPIORI. PapuaBaru.Com,- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Supiori, George Y. P Yawan, SE.,MM saat dikonfirmasikan, Kamis (15/4) lalu, mengungkapkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) tahun 2021 ini agak lain, tidak sama seperti dulu.
Jelas dia, untuk pelaksanaan musrenbangda tahun 2021 dalam rangka penyusunan dokumen RKPD tahun 2022, adalah hasil dimana kesepakatan usulan dari tingkat kampung yang dibahas ditingkat distrik, lalu dibahas lagi pada forum organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi 38 kampung dan 5 distrik ini sudah memasukkan seluruh usulannya melalui tingkat kampung, distrik dan ke Bappeda saat pembahasan dalam forum OPD. Semua yang kita lakukan dalam program pembahasan di forum OPD itu, adalah kita mulai mengumpulkan seluruh aspirasi masyarakat yang mereka usulkan melalui program,” ungkapnya.
Usulan dalam program, kata George, masyarakat di 38 kampung dan 5 distrik, dan dibahas dalam musrenbangda adalah sebanyak 708. Dari 708 usulan program tersebut, akan disinkronkan dengan prioritas OPD teknis.
“Dimana pada saat kita susun, sudah tentu dari 708 ini kami akan pilah-pilahkan mana yang akan dibiayai oleh dana alokasi umum (DAU), mana yang akan kami usulkan melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN, dan mana yang akan digunakan dalam penggunaan dana otsus (Otsus),” bebernya.
Terang dia, sedangkan tiga mata anggaran ini benar-benar difokuskan untuk yang menjadi prooritas. Yang dilaksanakan adalah musrenbangda RKPD tahun 2022 yang mana akan dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati (wabup) terpilih, yaitu bapak Yan Imbab dan bapak Nichodemus Ronsumbre.
“Semua ini kita usulkan, setelah itu kami akan bahas terus sampai kita dapat satu kesempurnaan dalam penyusunan RKPD. Lalu sistem saat hari ini setelah kita susun RKPD dan pertajam, maka kita akan masuk pada pengimputan RKPD melalui SIPD,” bilang George.
SIPD ini, tuturnya, sudah mulai tahun ini untuk memgimput seluruh usulan yang sudah dirampungkan dalam RKPD tahun 2022.
Disinggung terkait sinkronisasi OPD teknis guna menjawab program prioritas yang tertuang dalam visi misi bupati dan wabup terpilih, George mengatakan bahwa hal inilah yang sementara diramu dengan mengikuti visi misi pada kampanye Pilkada tahun kemarin, yaitu mewujudkan kabupaten sebagai kabupaten yang unggul dalam bidang parawisata, kelautan dan perikanan, menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan bermartanat.
“Dasar ini kita akan diskusikan dengan dua OPD, yaitu parawisata dan perikanan. Dan didukung oleh OPD terkait lainnya. Untuk mensukseskan visi misi ini, sudah tentu kita akan mencari satu titik temu. Dan kita membahas dimana titik-titik persoalan dalam permasalahan pembangunan, terutama apa penyebab sehingga parawisata harus perlu ditingkatkan. Apa penyebabnya, yah penyebab ini yang kita bahas,” jelasnya jauh.
Sambung dia, kalau sudah dapatkan penyebabnya maka akan dimasukkan dalam program kegiatan untuk menjadi belanja masalah. Sedangkan kalau perikananpun sama. Visi misi bupati dan wabup terpilih inikan lebih pada peningkatan parawisata dan peningkatan perikanan.
“Perikanan apa saja yang menjadi kendala selama ini. Itu mungkin masalah nelayankah, atau masalah tangkapkah,” ujar George.
Atau masalah pasar setelah ditangkap, tuturnya lanjut, itu ada hasil mau dijual atau diproses sebagaimana mestinya.
“Nah persoalan-persoalan ini diinfentarisir sehingga pada saat setiap dana yang diturunkan melalui dana perimbangan, atau yang kita usulkan dari kabupaten ke pusat, itu kita bisa gunakan skala prioritas dari apa yang menjadi fokus kita diperikanan,” terang dia lagi.
Menanggapi catatan bupati tentang menurunnya APBD sehingga perlu dinaikkan lagi, George menjelaskan lagi bahwa dua tahun berturut-turut, 2021-2022 ini masa dimana mewabahnya covid-19. Sehingga seluruh mata anggaran yang ada, baik itu DAU, DAK itu direcovusing untuk menambah beban pembiayaan melalui jalur APBN yang dikembalikan ke pusat.
“Semua anggaran yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia direvocusing, jadi kita punya mata anggaran 2020-2021 memang betul-betul turun akibat itu. Sehingga diharapkan untuk seluruh OPD marilah kita memanfaatkan jalur DAK, dimana setiap OPD mari kita ramai-ramai mengusulkan skala prioritas melalui jalur ini supaya kita tidak terbebani dengan DAU,” ucapnya mengajak.
[19:19, 4/18/2021] Andi Kbarek86: Setelah direcovusing, lanjut dia lagi, dananya sangat terbatas. Segala sesuatunya terbatas, dan belanjapun sudah ditekan. Karena pada saat direcovusing, semua kegiatan yang dianggap penting tapi karena kebutuhan nasional, dan memang itu prioritas nasional maka harus dikurangi.
“Banyak keluhan juga tentang apa yang diusulkan, namun tidak turun sesuai harapan masyarakat. Mengapa demikian, karena setiap usulan kita tampung. Tapi pada dasarnya usulan yang akan dijawab itu disesuaikan dengan pendapatan daerah, khususnya kita punya dana perimbangan,” bilang George.
Lanjutnya, kalau dana perimbangan turun, terpaksa semua usulan akan diambil yang prioritas. Contoh 708 kegiatan yang dimasukkan pada musrenbangda RKPD tahun 2021 ke tahun 2022, tidak semua bisa diakomodir. Tapi yang diakomodir itu adalah kegiatan yang sangat prioritas pada masyarakat.
“Ada dua jenis kegiatan. Kegiatan yang sangat dibutuhkan, dan kegiatan yang memang belum untuk bisa didorong maka kita bisa pertimbangkan dari sisi itu,” beber dia menambahkan.
Jadi, sambung George, kalau untuk program yang memang menjadi kebutuhan khusus di setiap kampung, itukan ada sumber dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Diharapkan dari sumber dana ini, desa dan seluruh perangkatnya mengelola sesuai kebutuhan yang sangat penting untuk kampung.
“Jadi dana yang sudah dikelola untuk kebutuhan masyarakat kampung melalui DD dan ADD itu menjadi kosentrasi, dan kita akan mengimbangi juga apa yang diusulkan dalam musyawarah kampung. Itu yang skala prioritas ditanggung oleh kabupaten, maka kita ambil alih sesuai kebutuhan kampung,” terangnya.
Sambung dia lagi, karena tidak mungkin desa mengambil alih, atau desa mengerjakan kebutuhan fisik yang memang betul-betul bukan kewenangan desa, atau memakan biaya yang sangat besar.
“Sehingga DD dan ADD itu menjadi sebuah prioritas untuk apa yang menjadi kebutuhan dasar kampung,” bilang George.
Tambah dia lagi, contoh saja kalau di kampung membutuhkan bangunan atau tambahan bangunan sekolah yang baru, SD atau SMP.
“Dia butuh membangun talud, dia butuh peningkatan jalan. Itu dia usulkan, dan kewenangan di kabupaten melalui OPD teknis, kita kawal. Dan itu masuk dalam beban APBD ataupun APBN yang kita usulkan,” pungkasnya. (Andi/Mozes)