SENTANI,tabloidpapuabaru.com – Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS) Kabupaten Jayapura, Jhon Maurits Suebu, dengan tegas mengecam aksi demo damai yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah adat Sentani Tanah Tabi.
” kami anak adat sentani Tanah Tabi menjaga wilayah adat kami agar tetap aman dan damai bagi semua masyarakat , ini pesan dan titipan dari leluhur kami untuk menjaga agar wilayah kami aman bagi semua orang, untuk itu kami larang keras setiap gerakan-gerakan atau demo yang menentang kedaulatan negara,”
Demikian penegasan disampaikan dalam jumpa pers di Kota Sentani Rabu, 12 Juli 2023.
Menyikapi aksi Demo yang dilakukan sekelompok orang untuk mendukung keanggotaan penuh West Papua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di beberapa tempat di tanah Tabi.
Demo itu akhirnya dibubarkan karena diduga tak mengantongi ijin dari pihak yang berwajib.
Lebih jauh, Jhon Maurits Suebu mengungkapkan, aksi demontrasi yang dilakukan oleh massa simpatisan KNPB di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura itu menurutnya salah sasaran, seharusnya aksi demo ini dilakukan di tempatnya.
“Untuk sikapi aksi demo yang dilakukan oleh saudara-saudara massa aksi, saya bersama kaum pemuda-pemudi se-Tanah Tabi merasa aksi (demo) itu bagian yang salah sasaran dilakukan di wilayah kami.
Kenapa saya katakan salah sasaran, menyangkut aksi ini ada tempatnya dan bukan di wilayah (adat) kami,” ungkap pria yang akrab disapa JMS ini didampingi Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura Menasse Bernard Taime dan salah satu Aktivis Pemuda dari Wilayah Pesisir Edmund Karuway.
“Karena di wilayah ini menurut tua-tua adat kami, daerah Tabi itu merupakan daerah yang sudah memberikan rasa nyaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, kalau mau lakukan aksi (demo) itu ada proses dan jalur yang perlu saudara-saudara (massa aksi) yang sedang berjuang itu harus lalui,” ujarnya menambahkan.
Di lain sisi, JMS menyampaikan, aksi demo seperti itu jangan dilakukan lagi di wilayah adatnya, karena sebagai pemuda mendengar pesan dari tua-tua adat, bahwa anak, cucu dan aktivitas itu perlu berjalan dengan baik secara nyaman mulai dari anak yang hendak ke sekolah, orang yang mau pergi ke kantor hingga aktivitas apapun itu tidak boleh diganggu dengan adanya aksi-aksi itu yang dilakukan diatas wilayah adat Tanah Tabi.
“Ini tegas saya sampaikan, karena ini perintah dari tua-tua adat kami untuk perlu saya sampaikan lewat media ini. Kemudian, teman-teman yang sedang berjuang yang mendengar atau melihat penyampaian di media ini harus di ikuti dan dilaksanakan,” tegas pria yang juga Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura tersebut.
JMS berharap kalau ingin melakukan aksi demo seperti ini harus mendapat ijin dari pemilik wilayah adat, dan mengharapkan kepada pihak keamanan agar lebih selektif kepada setiap individu yang akan melakukan aksi-aksi bertentangan dengan asas-asas kebenaran yang ada di NKRI ini harus diperiksa identitas mereka.
“Apakah dia benar-benar penduduk di daerah ini, atau dia ada di wilayah Suku Sentani. Jika dia dapat ijin dari adat, silahkan lakukan. Karena kami sebagai anak adat ikut berkontribusi untuk menjaga keamanan. Namun kalau tidak ada ijin, ya silahkan dibubarkan aksi-aksi tersebut.
Hal ini memberikan kewenangan penuh terhadap pihak keamanan,” pungkas Sekretaris Forum Pemuda Tabi Bersatu ini.
Pada kesempatan itu, Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura Menasse Bernard Taime menambahkan bahwa Tanah Tabi tanah bertuan sehingga segala jenis aktivitas apapun yang merugikan masyarakat maupun negara harus diamankan.
” kabupaten Jayapura tanah tabi ini tanah damai, dan semua suku ada disini, kami sudah hidup berdampingan sekian lama jadi tolong jangan merusak kedamaian kami” bebernya.
Pada kesempatan itu, Ia berharap agar pemerintah daerah tolong memperhatikan titik-titik merah yang selama ini menjadi tempat berkumpul dan merencanakan aksi demo.
” karena hampir pemuda-pemuda di titik merah ini adalah pengangguran makanya selalu membuat demo demo, untuk itu kami harap pemerintah tolong memberi pelayanan-pelayanan dengan memberi mereka pekerjaan , karena selama ini pada umumnya mereka bicara Papua Merdeka karena tidak diperhatikan,” ujarnya.(Ewako)**