JAKARTA.tabloidpapauabaru.com,- Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Wilayah Jadetabek- Jakarta,Depok,Tangerang dan Bekasi melaksanakan aksi demostrasi damai sebagai bentuk respon atas dugaan penyimpangan anggaran serta lemahnya peran Majelis Rakyat Papua (MRP) Se-Tanah Papua dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua, MRP merupakan representasi kultural yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak adat, agama, perempuan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Papua. Namun dalam praktiknya, IMAPA Jadetabek menilai fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.
Berbagai persoalan di Tanah Papua, termasuk dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, menjadi dasar kuat bagi mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan audit secara menyeluruh dan terbuka.
Dalam aksi tersebut, massa IMAPA Jadetabek berhasil menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pihak BPK RI menerima aspirasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti.
“Aspirasi dari IMAPA menjadi perhatian kami, dan segera kami akan sampaikan kepada seluruh perwakilan BPK yang ada di seluruh provinsi Tanah Papua untuk segera diaudit,” ujar Fransiskus perwakilan BPK RI di hadapan massa aksi.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh IMAPA Jadetabek adalah sebagai berikut:
1. Mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap penggunaan dana MRP se-Tanah Papua.
2. Mendesak BPK RI untuk mengumumkan secara terbuka hasil audit kepada publik, termasuk potensi kerugian negara.
3. Mendesak Kejaksaan Agung RI dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti hasil audit serta memproses secara hukum tanpa tebang pilih.
4. Mendesak pencopotan Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua yang dinilai gagal menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
“Aksi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial demi memastikan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Ketua Umum IMAPA Jadetabek, Akianus Wenda melelui riliis resmi yang dikirim ke redaksi media ini Kamis,(26/3/2026).
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Pengge Penggu, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada realisasi nyata dari BPK RI.
“Jika BPK tidak segera menindaklanjuti hasil demonstrasi kami hari ini, ke depannya kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar dan melanjutkan aksi dengan eskalasi yang lebih tinggi,” tegasnya.
IMAPA Jadetabek mengapresiasi respon BPK RI, namun menegaskan bahwa pengawalan terhadap proses ini akan terus dilakukan hingga adanya audit yang nyata dan keterbukaan hasil kepada publik.
Aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa Papua dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan demi masa depan masyarakat Papua yang lebih baik.(Redaksi)***
