SENTANI, PAPUA BARU .com, -— Keluarga pemilik hak ulayat tanah SD Inpres Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, mempertanyakan kejelasan rencana pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp1 miliar yang disebut telah dianggarkan pemerintah daerah untuk tahun depan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Jayapura segera menuntaskan persoalan tersebut dan meminta kejelasan hasil pengukuran serta dasar penganggarannya.
Koordinator Pemalangan Hak Ulayat SD Inpres Doyo Baru, Naftali Nukuboy, mengatakan pihaknya kecewa terhadap komunikasi dan penanganan persoalan oleh Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Jayapura, FW.
Menurut Naftali, dalam pertemuan bersama Bupati Jayapura, Yunus Wonda, pada 5 Oktober lalu, bupati telah memerintahkan DP2KP segera menyelesaikan proses administrasi dan melakukan pengukuran tanah dalam waktu dua hari.
Menindaklanjuti perintah tersebut, tim DP2KP bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun ke lokasi pada Selasa sore untuk melakukan pengukuran.
Namun, pertemuan lanjutan dengan bupati yang direncanakan berlangsung pada Rabu tidak terlaksana. Hingga 20 Oktober, pihak keluarga mengaku belum memperoleh penjelasan langsung dari bupati mengenai hasil pengukuran maupun besaran ganti rugi yang akan dibayarkan.
Naftali mengatakan, saat pihaknya mengecek jadwal pertemuan di Kantor Bupati, pesan yang disampaikan melalui sekretaris pribadi bupati, Eka, menyebutkan bahwa bupati masih menunggu laporan resmi DP2KP berdasarkan hasil kerja BPN.
“Kami masih menunggu hasil pengukuran untuk mengetahui luas tanah, nilai ganti rugi, dan mata anggaran yang digunakan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pernyataan bahwa Rp1 miliar sudah dianggarkan,” ujar Naftali.
Ia menambahkan, FW melalui komunikasi WhatsApp menyampaikan bahwa anggaran Rp1 miliar telah disiapkan untuk pembayaran pada tahun depan dan meminta agar palang segera dibuka.
Pernyataan tersebut dinilai perlu diperjelas karena, menurut Naftali, pembahasan anggaran induk tahun berikutnya belum dilakukan. Pihak keluarga pun meminta penjelasan mengenai apakah dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk pembayaran tanah atau keperluan lainnya.
Keluarga Sebut Tanah Tidak Tercatat sebagai Aset Pemda
Juru Bicara Hak Ulayat keluarga pemilik tanah, Kristian Mehue, membenarkan bahwa persoalan tersebut telah dibahas dalam pertemuan bersama Bupati Yunus Wonda di ruang kerja bupati di Gunung Merah pada 5 Oktober.
Menurut Kristian, pertemuan itu dihadiri tim pemalangan, anggota DPRK Kabupaten Jayapura, Kepala DP2KP, pejabat yang menangani aset dan keuangan, serta Kepala Dinas Pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, bupati meminta penjelasan mengenai status tanah SD Inpres Doyo Baru, termasuk apakah lokasi sekolah itu tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
“Setelah dilakukan pengecekan, menurut informasi yang kami terima dalam pertemuan itu, tanah SD Inpres Doyo Baru tidak tercatat dalam daftar aset pemerintah daerah,” ungkap Kristian.
Ia mengatakan, bupati kemudian meminta DP2KP segera melakukan pengukuran dan melaporkan hasilnya sebagai dasar pembahasan harga ganti rugi bersama pihak keluarga.
Namun, hingga 20 Oktober, keluarga mengaku belum menerima hasil pengukuran secara resmi untuk dibahas bersama bupati.
Kristian juga menyoroti komunikasi dengan pihak DP2KP yang dinilainya belum berjalan baik. Ia menyebutkan, perwakilan DP2KP yang turun ke lokasi, yakni Toto, sempat menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu hasil dari BPN.
Di sisi lain, keluarga mengaku menerima informasi dari FW bahwa hasil pengukuran telah diambil dari BPN dan anggaran Rp1 miliar telah disiapkan untuk pembayaran tahun depan.
Perbedaan informasi tersebut membuat keluarga meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Aktivitas Belajar Terganggu, Keluarga Minta Penyelesaian Tahun Ini
Kristian menyebutkan, persoalan pemalangan telah berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar. Menurut dia, kegiatan pembelajaran tidak lagi berlangsung dan rumah pribadi guru yang digunakan untuk kegiatan sekolah turut terdampak.
Ia mengatakan, sejumlah orang tua murid telah meminta agar pihak keluarga melakukan aksi demonstrasi. Namun, keluarga masih memilih menunggu penyelesaian melalui komunikasi dengan Bupati Jayapura.
“Kami masih menghormati Bupati Yunus Wonda sebagai pimpinan daerah. Kami berharap ada pertemuan langsung untuk membicarakan harga berdasarkan hasil pengukuran BPN, kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis,” katanya.
Kristian menegaskan, keluarga menginginkan penyelesaian yang jelas, termasuk kepastian nilai ganti rugi, sumber anggaran, dan waktu pembayaran. Menurut dia, permintaan membuka palang seharusnya dibicarakan bersama dengan kepastian penyelesaian hak ulayat.
Ia juga menyatakan keluarga tidak ingin menunggu hingga tahun depan tanpa kepastian. Apabila pemerintah hanya menjanjikan pembayaran pada tahun berikutnya tanpa penyelesaian yang jelas, keluarga mempertimbangkan untuk mengambil kembali tanah tersebut dan menjualnya kepada pihak lain.
“Kami membutuhkan kepastian dan komunikasi langsung, bukan hanya melalui WhatsApp. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini dengan menghormati hak ulayat keluarga,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dasar penganggaran Rp1 miliar, hasil resmi pengukuran BPN, serta tanggapan Kepala DP2KP Kabupaten Jayapura, FW, belum diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam naskah ini.
Persoalan tersebut diharapkan dapat segera dilakukan agar hak keluarga pemilik tanah memperoleh kepastian dan kegiatan pendidikan di SD Inpres Doyo Baru tidak terus terganggu.***






