WAMENA,TABLOID PAPUA BARU.COM,- Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mendorong penguatan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua Pegunungan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan antara anggota BP3OKP Papua Pegunungan, Yoyo Iwik Srioto, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan, Alpio Sigi Palom, beserta sekretaris dan sejumlah kepala bidang, pada Senin (12/10/2026).
Yoyo kepada Media ini mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai program pemerintah di bidang perekonomian dapat berjalan secara terpadu, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, BP3OKP mendorong agar program-program yang berkaitan dengan percepatan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, serta pengurangan kemiskinan ekstrem diselaraskan dengan kebijakan dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM.
“Program-program ini harus disinkronkan, diharmonisasikan, dan dikoordinasikan agar pelaksanaannya berjalan baik serta dapat dievaluasi secara berkala,” ujarnya.
Enam Agenda Strategis Penguatan Ekonomi
Yoyo menjelaskan, terdapat sejumlah agenda strategis yang didorong BP3OKP untuk memperkuat perekonomian Papua Pegunungan.
Agenda tersebut meliputi pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat OAP, penguatan koperasi primer dan sekunder termasuk Koperasi Merah Putih, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, promosi produk lokal melalui pameran, kolaborasi dalam mendukung swasembada pangan, serta pengawasan dan evaluasi penyerapan anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026.
Ia menegaskan, pembangunan ekosistem ekonomi harus dimulai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi generasi muda OAP yang ingin mengembangkan usaha secara profesional.
Sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain kerajinan, pertanian, perkebunan, peternakan, produksi pakan ternak, industri rumahan, serta usaha pengolahan kopi.
Menurut Yoyo, pelaku usaha lokal perlu memperoleh pendampingan, akses pasar, dan kesempatan yang lebih luas agar mampu tumbuh menjadi penggerak ekonomi daerah.
Kopi Wamena Perlu Didukung Peningkatan Produksi
Salah satu komoditas unggulan yang menjadi perhatian adalah kopi Papua Pegunungan, khususnya kopi Wamena yang telah diperkenalkan melalui berbagai kegiatan promosi dan pameran di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.
Yoyo menyebutkan, Dinas Koperasi dan UKM telah menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan petani kopi, termasuk melalui penampungan hasil produksi oleh koperasi. Dalam keterangannya, ia menyebut volume kopi yang telah ditampung mencapai sekitar tiga ton.
Namun, pengembangan pasar kopi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan stok untuk memenuhi permintaan konsumen.
Karena itu, ia mendorong kerja sama lebih lanjut dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan guna memperluas areal tanam serta meningkatkan produksi kopi di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
“Produk kopi kita sudah diperkenalkan melalui berbagai pameran. Sekarang yang perlu diperkuat adalah ketersediaan stok agar mampu memenuhi permintaan pasar, baik nasional maupun internasional,” katanya.
Koperasi Didorong Menjadi Penghubung Petani dan Pasar
Selain kopi, koperasi diharapkan berperan sebagai penghubung antara petani, pelaku UMKM, dan pasar. Melalui koperasi, hasil pertanian masyarakat dapat ditampung, dibeli, kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah.
Komoditas yang berpotensi dikembangkan meliputi sayuran, padi, keladi, bawang merah, dan berbagai hasil pertanian lokal lainnya.
Yoyo mencontohkan peluang kerja sama perdagangan antardaerah, termasuk pengiriman hasil pertanian dari Wamena ke Biak dan pertukaran komoditas dengan daerah mitra.
Menurutnya, pola perdagangan tersebut dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus memperkuat distribusi kebutuhan pokok antardaerah.
Ia juga menyoroti potensi pengembangan produksi beras lokal. Apabila produksi dan penyerapan hasil panen dapat dikelola secara terkoordinasi, beras lokal berpeluang memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan sosial, serta program penyediaan makanan bergizi.
Yoyo menyebut adanya peluang penyaluran beras lokal dalam jumlah lebih besar melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Ia juga mencontohkan perbedaan harga beras di Wamena, yang menurut keterangannya dapat mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram, sementara beras dari sumber lokal berpotensi dipasarkan sekitar Rp23.000 per kilogram.
Penguatan koperasi dalam penyerapan dan distribusi hasil pertanian diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus membantu menjaga keterjangkauan harga pangan.
Peluang UMKM dari Program Makan Bergizi
Yoyo turut menyoroti peluang ekonomi yang muncul dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam penyediaan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat menjadi pasar potensial bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Papua Pegunungan.
Ia menilai, komoditas seperti beras, sayuran, bawang, cabai, telur, dan daging ayam berpeluang dipasok oleh pelaku usaha lokal apabila kapasitas produksi dan distribusi diperkuat.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebutuhan telur dan daging ayam masih banyak dipenuhi dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dan ayam pedaging.
Yoyo menegaskan, penguatan sektor peternakan perlu menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian ekonomi daerah, sehingga perputaran uang dari belanja kebutuhan pangan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
“Kesempatan usaha ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan Orang Asli Papua. Kita perlu membangun kemampuan produksi sendiri agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Produk Lokal Perlu Menembus Pasar Lebih Luas
Selain memperkuat produksi dan distribusi, BP3OKP juga mendorong promosi produk lokal melalui pameran dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif.
Produk yang dapat dikembangkan mencakup noken, hasil pertanian, kopi, kerajinan tangan, serta produk industri rumahan yang mencerminkan kearifan lokal Papua Pegunungan.
Yoyo menyebut partisipasi dalam pameran daerah, nasional, maupun internasional penting untuk memperluas pengenalan produk sekaligus membuka peluang kemitraan dan pemasaran.
Ia juga mendorong agar pengembangan UMKM tidak hanya terpusat pada sektor tertentu, tetapi membuka ruang bagi berbagai potensi usaha yang tumbuh di kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan, termasuk produk pertanian dan kerajinan dari Tolikara dan daerah lainnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UKM perlu memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar pengembangan usaha, peningkatan produksi, promosi, dan akses pasar berjalan secara berkesinambungan.
Pengawasan Dana Otsus dan Evaluasi Program
Yoyo menambahkan, penguatan ekonomi masyarakat juga perlu disertai pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta penyerapan anggaran, termasuk dana Otsus tahun 2026.
Menurutnya, koordinasi antara BP3OKP dan pemerintah daerah diperlukan agar program yang direncanakan tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia berharap kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM dapat memperkuat pelaku usaha lokal, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar Papua Pegunungan.
“Harapan kami, melalui kerja sama ini, perekonomian Papua Pegunungan semakin berkembang, pelaku usaha lokal semakin kuat, dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara nyata,” tutup Yoyo.***






