• TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • SUSUNAN REDAKSI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Papua Baru
  • HOME
  • HEADLINE
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • GKI DI TANAH PAPUA
  • POLHUKRIM
  • DAERAH
  • BUDAYA
  • EKONOMI
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • GKI DI TANAH PAPUA
  • POLHUKRIM
  • DAERAH
  • BUDAYA
  • EKONOMI
No Result
View All Result
Papua Baru
No Result
View All Result
Home PAPUA

Setahun Pimpin Papua, MDF-Aryoko Fokus Perkuat Fondasi Menuju Papua Cerah 2030

by admin papua baru
13 Oktober 2026
in PAPUA
0
Setahun Pimpin Papua, MDF-Aryoko Fokus Perkuat Fondasi Menuju Papua Cerah 2030
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAYAPURA-TABLOUD PAPUA BARU. COM, –Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen menegaskan komitmen memperkuat fondasi pembangunan daerah sebagai langkah awal mewujudkan visi Papua Cerah 2030.

Memasuki satu tahun kepemimpinan sejak Oktober 2025, keduanya memprioritaskan pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam podcast Papua Bicara edisi khusus satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dalam diskusi tersebut, keduanya memaparkan tantangan yang dihadapi, langkah yang sedang dijalankan, serta arah pembangunan Papua dalam lima tahun ke depan.

Gubernur Matius D. Fakhiri menyebut satu tahun pertama kepemimpinannya sebagai fase membangun fondasi. Menurutnya, fondasi yang kuat diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan terarah dan berkelanjutan.

“Fondasi itu harus diletakkan dengan baik dan kuat, sehingga struktur di atasnya dapat ditopang dengan baik,” demikian inti penjelasan Fakhiri mengenai pendekatan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintahannya.

Ia menjelaskan, pemerintahannya harus memastikan program dan anggaran yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya tetap berjalan dengan baik, sekaligus menyiapkan dasar perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan tersebut, kata dia, perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat serta program pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu.

Tantangan Fiskal dan Pembenahan Birokrasi

Salah satu persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua adalah keterbatasan fiskal setelah pemekaran wilayah menjadi sejumlah provinsi baru.

Fakhiri menjelaskan, pemekaran berdampak terhadap struktur anggaran dan sumber pendapatan daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat kemampuan fiskal dan membiayai program prioritas.

Menurutnya, upaya meningkatkan PAD harus berjalan seiring dengan pembenahan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang tertata dinilai penting agar kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintahan.

Fakhiri berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Ia juga mengakui bahwa masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi. Menurutnya, satu tahun pertama belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Prioritas

Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan bagian penting untuk memastikan program prioritas dapat diterjemahkan menjadi pelayanan nyata bagi masyarakat.

Ia menyebut sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua bidang yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah, sejalan dengan komitmen yang disampaikan saat masa kampanye.

Di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua berupaya membenahi tata kelola tiga rumah sakit milik pemerintah provinsi, meningkatkan mutu pelayanan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Aryoko menjelaskan, perhatian khusus diberikan kepada masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas agar mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah, termasuk melalui kebijakan pelayanan gratis sesuai ketentuan dan program pemerintah.

Sementara di sektor pendidikan, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Papua. Selain program bantuan melalui kartu pendidikan, pemerintah juga tengah memproses program beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi.

Menurut Aryoko, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya menyediakan fasilitas sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai dan mampu melayani kebutuhan anak-anak di berbagai wilayah.

Ia menekankan bahwa pemerataan pendidikan harus menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, bukan hanya mereka yang tinggal di kawasan perkotaan.

Papua Cerdas Dimulai Sejak Dini

Dalam diskusi tersebut, Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan.

Menurutnya, kesehatan ibu dan anak merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing.

Persiapan tersebut perlu dilanjutkan melalui akses pendidikan yang memadai sejak pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi.

“Cerdas itu harus disiapkan dari situ,” menjadi penekanan Fakhiri bahwa kualitas generasi masa depan tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Ia berharap anak-anak Papua memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas setara dengan anak-anak di daerah lain, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan kawasan pinggiran.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, juga berupaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan fasilitas dan layanan dasar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Aryoko menambahkan, keberhasilan pembangunan pendidikan harus terlihat dari semakin luasnya akses anak terhadap sekolah, kemampuan membaca dan menulis, serta tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pelayanan Publik Harus Lebih Mudah Diakses

Selain pendidikan dan kesehatan, Fakhiri menekankan pentingnya membangun birokrasi yang terbuka, responsif, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Ia menginginkan masyarakat tidak lagi menghadapi prosedur yang berbelit-belit ketika berurusan dengan pemerintah. Pelayanan harus dapat diakses secara cepat dan mudah melalui berbagai tingkatan birokrasi.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan bagi kegiatan ekonomi keluarga, termasuk berkebun dan bertani.

Fakhiri menyatakan bahwa pemerintah provinsi terus mendorong koordinasi dengan para bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah agar program pembangunan dapat diterjemahkan hingga tingkat kabupaten, kota, dan kampung.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tersusunnya program di tingkat provinsi, tetapi harus terlihat dari manfaat yang diterima masyarakat.

Perlindungan Sosial bagi Lansia dan Keluarga

Dalam kesempatan yang sama, Aryoko menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk warga lanjut usia.

Ia menjelaskan bahwa program pemerintah harus menyentuh penerima manfaat secara langsung dan dilaksanakan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

Pembahasan tersebut juga menyinggung program bantuan melalui kartu layanan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Menurut Aryoko, komitmen pembangunan yang disampaikan dalam visi dan misi kepemimpinan harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok masyarakat yang rentan tidak hanya menjadi sasaran dalam perencanaan, tetapi benar-benar memperoleh pelayanan dan perlindungan yang dibutuhkan.

Kolaborasi untuk Mewujudkan Papua Cerah

Fakhiri dan Aryoko sepakat bahwa pembangunan Papua membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Sinkronisasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota dinilai penting untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Keterbatasan fiskal dan beragam persoalan birokrasi menjadi tantangan yang harus diatasi secara bertahap. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat fondasi perencanaan, memperbaiki tata kelola, dan mengarahkan sumber daya yang tersedia pada program prioritas.

Bagi Fakhiri dan Aryoko, satu tahun pertama merupakan tahap awal untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu menopang pelaksanaan visi dan misi selama lima tahun masa kepemimpinan.

Papua Cerah 2030, dalam kerangka tersebut, diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas, sejahtera, serta hidup dalam harmoni.

Keduanya menyadari bahwa pekerjaan pembangunan masih panjang dan membutuhkan konsistensi. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi yang telah disiapkan dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua.***

Previous Post

Ketua Umum DPP HIPMAS, Serahkan SK Kepengurusan DPD Papua Pegunungan dan Delapan Kabupaten

Next Post

Dukungan Bupati Jadi Kunci, PLN Pacu Percepatan Pembangunan PLTM Wabudori di Supiori

admin papua baru

Next Post
Dukungan Bupati Jadi Kunci, PLN Pacu Percepatan Pembangunan PLTM Wabudori di Supiori

Dukungan Bupati Jadi Kunci, PLN Pacu Percepatan Pembangunan PLTM Wabudori di Supiori

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

18 November 2026
13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

17 November 2026
WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

17 November 2026
BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

16 November 2026

Recent News

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

18 November 2026
13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

17 November 2026
WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

17 November 2026
BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

16 November 2026
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • SUSUNAN REDAKSI
tabloidpapuabaru.com

© TABLOID PAPUA BARU | 2020

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • EKONOMI

© TABLOID PAPUA BARU | 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In