SENTANI-TABLOID PAPUA BARU. COM, – Tim Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Bandung (ITB) 2026 menemukan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, Papua. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan akses internet, ketersediaan air bersih, serta tata kelola dan penyelesaian konflik lahan adat.
Temuan itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Gabungan Tim Ekspedisi Patriot ITB di salah satu balai kampung di Distrik Yapsi, Senin (7/9/2026).

FGD tersebut mempertemukan tiga tim Ekspedisi Patriot ITB, yakni Tim Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi (TI), Tim Infrastruktur Air Bersih, serta Tim Pendampingan Pencegahan dan Resolusi Konflik.
Pertemuan itu dihadiri pemerintah distrik, kepala kampung dari enam wilayah transmigrasi dan tiga kampung lokal, perwakilan dinas kesehatan dan pendidikan, tokoh adat, aparat keamanan, serta masyarakat.
Dalam pembahasan sektor telekomunikasi, peserta FGD menyebut akses internet di Yapsi masih terbatas. Layanan internet gratis yang tersedia di salah satu sekolah dilaporkan hanya memiliki kecepatan sekitar 1 Mbps. Sementara layanan internet berbayar juga dinilai belum memadai.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih menggunakan layanan Starlink secara mandiri. Biaya pemasangan dan penggunaannya harus ditanggung oleh masyarakat.
Salah satu kepala kampung juga menyampaikan bahwa penguatan sinyal melalui menara telekomunikasi baru terealisasi setelah infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) masuk ke wilayah tersebut sekitar dua tahun lalu.
Padahal, kebutuhan jaringan komunikasi telah dirasakan masyarakat sejak lama.
Tim Ekspedisi Patriot ITB berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat melalui audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Tokoh adat setempat menilai penguatan jaringan telekomunikasi penting untuk mendukung akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, pelayanan publik, dan perkembangan teknologi.
Selain jaringan, ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah juga masih terbatas. Salah satu sekolah disebut baru memiliki satu unit perangkat PID dari kebutuhan ideal sebanyak empat unit.
Forum juga menekankan pentingnya melibatkan pemilik hak ulayat dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan fasilitas publik. Infrastruktur yang telah dibangun dinilai perlu mendapatkan pemeliharaan secara berkala agar tidak kembali terbengkalai.
Air bersih
Ketersediaan air bersih menjadi persoalan lain yang dibahas dalam FGD. Persoalan tersebut terjadi di sejumlah kampung di Distrik Yapsi.
Salah satu kepala kampung menyampaikan bahwa dua sumur bor telah dibangun di wilayahnya. Namun, pembangunan jaringan perpipaan untuk menyalurkan air dari sumur tersebut belum terlaksana karena adanya efisiensi anggaran.
Di lokasi lain, menara air yang sebelumnya dibangun telah roboh. Padahal, air dari sumur bor di lokasi tersebut dinilai cukup jernih dan berpotensi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan sarana air bersih membutuhkan perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Ondoafi setempat menggambarkan kondisi wilayahnya seperti “orang sakit” yang membutuhkan “obat”. Ia berharap Ekspedisi Patriot ITB dapat membantu mencari solusi atas persoalan air bersih yang dihadapi masyarakat.
Tokoh Dewan Adat Suku setempat mengingatkan pentingnya izin dan koordinasi dengan lembaga adat sebelum pembangunan maupun pengelolaan sumber air dilakukan. Hal itu dinilai penting untuk memastikan pembangunan tetap menghormati hak masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Untuk mencegah fasilitas air bersih kembali rusak atau mangkrak, forum merekomendasikan penetapan petugas resmi yang bertanggung jawab terhadap perawatan fasilitas melalui surat keputusan (SK).
Biaya pemeliharaan dapat dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun forum warga.
Sebagai tahap awal, pembangunan jaringan perpipaan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum. Tahap tersebut akan diawali dengan pemetaan menggunakan drone dan pemetaan jalur pipa.
Persoalan tata kelola lahan adat
FGD juga membahas persoalan tata kelola lahan adat yang berkaitan dengan salah satu fasilitas umum di wilayah Yapsi. Persoalan tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun.
Pemilik lahan adat menyampaikan pembangunan fasilitas itu belum sepenuhnya menyelesaikan proses perizinan secara adat.
Fasilitas tersebut baru akan diserahkan kembali setelah pemerintah menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak ulayat.
Dalam FGD, Tim Ekspedisi Patriot ITB mempresentasikan pengalaman penyelesaian persoalan tata kelola lahan di dua kampung transmigrasi yang dilakukan secara damai.
Penyelesaian ditempuh melalui musyawarah, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, kesepakatan tertulis, serta pemberian kompensasi.
Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi salah satu contoh penyelesaian persoalan lahan secara damai dengan tetap menghormati hak masyarakat adat dan kepentingan pembangunan.
Forum kemudian menyepakati pembentukan Forum Masyarakat Adat dan Pemerintah Kampung (FORMASI) di tingkat distrik.
FORMASI akan melibatkan Ondoafi, kepala kampung adat, dan kepala kampung transmigran. Pemerintah distrik dan Dewan Adat Suku akan berperan sebagai penasihat.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk membahas persoalan pembangunan, hak ulayat, tata kelola lahan, serta penyelesaian konflik antara masyarakat adat, masyarakat kampung, pemerintah, dan pihak lainnya.
Rencana tindak lanjut
Seluruh masukan dan data dari FGD akan menjadi bahan bagi tiga tim Ekspedisi Patriot ITB untuk menyempurnakan data lapangan dan menyusun rencana tindak lanjut.
Rencana tersebut meliputi penyusunan Master Plan Infrastruktur Telekomunikasi dan TIK, pilot project serta Master Plan Penyediaan Air Bersih, dan pemetaan partisipatif tanah adat bersama FORMASI.
Tim Ekspedisi Patriot ITB juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah, pemerintah kampung, serta kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
FGD tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemetaan persoalan, tetapi menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan pemilik hak ulayat dalam setiap tahapan pembangunan. (*)






