YAHUKIMO, TABLOID PAPUA BARU.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo menyerukan pentingnya jeda kemanusiaan di tengah konflik bersenjata yang berkepanjangan antara aparat keamanan, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Seruan tersebut disampaikan menyusul rangkaian peristiwa kekerasan yang dinilai terus menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak TNI/Polri, TPNPB, maupun masyarakat sipil.
Jedah Kemanusiaan di lakukan juga guna memberikan kesempatan kepada pengungsi yang lari dari Yahukimo ke korowai, ke Asmat, ke oksibil untuk bisa kembali pulang dan melaksakan aktivitas seperti sebelumnya.
Anggota DPRK Yahukimo, Sipe Sobolim, mengatakan situasi konflik yang terus berlangsung tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan ekonomi warga.
Hal itu disampaikan Sipe Sobolim saat diwawancarai media ini via hanphon selulernya, pekan kemarin.
Menurutnya, sejumlah agenda pembangunan yang direncanakan pemerintah pada 2026, baik di Dekai maupun sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Yahukimo, belum dapat berjalan secara efektif akibat kondisi keamanan yang belum kondusif.
“Dalam hitungan bulan bahkan minggu, korban terus berjatuhan, baik dari TNI/Polri, TPNPB maupun masyarakat sipil. Karena itu, demi kemanusiaan, kami meminta semua pihak memberikan jeda waktu agar masyarakat sipil memiliki ruang untuk beraktivitas tanpa rasa takut, tekanan, maupun intimidasi dari pihak mana pun,” ujar Sipe.
Ia menilai masyarakat sipil menjadi salah satu pihak yang paling terdampak dari konflik berkepanjangan tersebut. Aktivitas sehari-hari seperti bekerja di kantor, berkebun, berdagang, hingga memenuhi kebutuhan keluarga, menurutnya, masih dilakukan dalam suasana penuh kekhawatiran.
Sipe juga mengingatkan bahwa rentetan kekerasan dapat meninggalkan trauma dan rasa takut di tengah masyarakat.
“Ruang sipil harus diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Dengan rentetan kejadian yang terjadi, masyarakat sipil tentu mengalami trauma dan ketakutan, baik terhadap aparat keamanan maupun terhadap kelompok bersenjata,” katanya.
Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya membuka ruang dialog dan kemanusiaan agar masyarakat Yahukimo dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aman.
Menurut Sipe, berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Yahukimo saat ini tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dengan memahami batas antara tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan setiap individu.
“Persoalan di Yahukimo hari ini sangat banyak dan perlu diselesaikan bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Kita harus memahami bagian mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, maupun individu. Hal ini penting demi menciptakan kenyamanan dan kepentingan bersama dalam menjalani kehidupan,” pungkasnya.***






