JAYAPURA-tabloidpapuabaru.com,- Kunjungan kerja atau kunker Ketua II DPRK Kabupaten Nduga, Nus. Ganikmeye, ke Distrik Bawah Tengah, Kabupaten Nduga, pada 18 Agustus 2026, menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, hingga kebutuhan perumahan bagi masyarakat di 23 distrik dan 248 kampung.
Remes Upruangge mengatakan kunker tersebut juga dirangkaikan dengan acara syukuran atas penerimaan mahasiswa melalui jalur K-2 dalam pemerintahan Kabupaten Nduga. Kegiatan berlangsung sekitar pukul 13.00 hingga 16.00 WIT dan dihadiri masyarakat Distrik Bawah Tengah.
“Dalam kunker itu ada dua kegiatan, di antaranya kunjungan kerja DPRK bersamaan dengan syukuran atas penerimaan K-2,” kata Upruangge dalam keterangan pers, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut masyarakat melalui perwakilan tokoh intelektual menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Distrik Bawah Tengah.
Salah satu aspirasi utama adalah pembangunan akses jalan yang menghubungkan Kenyam dengan Distrik Bawah Tengah hingga ke wilayah Batas Batu. Masyarakat menilai akses tersebut penting untuk menunjang mobilitas sekaligus perekonomian warga.
“Usulan masyarakat adalah harus ada akses dari Jalan Kenyam sampai ke Kampung Bawah Tengah. Jalan akses Kenyam, Batas Batu, Kenyam dengan Bawah Tengah harus segera dianggarkan dan perlu ada perubahan agar jalan ini menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nduga, khususnya wilayah Kenyam, membuat masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan. Menurutnya, Distrik Bawah Tengah memiliki peran penting sebagai salah satu wilayah pemasok kebutuhan pangan bagi masyarakat di wilayah lainnya.
“Untuk buah-buahan, makanan, minuman dan sayur-sayuran harus didatangkan dari atas. Di bawah ini, sayur dan kebutuhan lainnya kurang begitu baik,” katanya.

Selain pembangunan jalan, isu peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan asrama mahasiswa juga menjadi perhatian dalam kunker tersebut.
Upruangge mengatakan Ketua II DPRK Nduga mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pembangunan asrama mahasiswa di sejumlah kota studi di Indonesia. Untuk tahap awal, terdapat dua asrama yang dinilai perlu menjadi prioritas, yakni asrama mahasiswa di Jayapura dan asrama di wilayah Manado atau Gorontalo.
“Untuk pembangunan sumber daya manusia harus ada perumahan, artinya setiap asrama di kota studi Indonesia. Tahap pertama harus ada prioritas, yaitu asrama di Jayapura untuk mahasiswa-mahasiswi dan juga di Manado atau Gorontalo,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan asrama menjadi penting karena mahasiswa asal Nduga yang menempuh pendidikan di luar daerah membutuhkan tempat tinggal yang layak dan mendukung proses pendidikan mereka.
Aspirasi ketiga yang disampaikan dalam kunker adalah pembangunan rumah bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nduga. Usulan tersebut disebut telah didorong untuk masuk dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2026.
Upruangge mengatakan pembangunan perumahan perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri dan terpaksa tinggal bersama atau menumpang di rumah keluarga lainnya.
“Dari 23 distrik dan 248 kampung harus ada rumah. Beliau melihat kondisi hari ini banyak masyarakat yang tidak punya rumah, masih menumpang dan masih tergantung pada keluarga-keluarga yang lain. Karena itu perumahan menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia berharap Bupati Nduga, Ketua DPRK Nduga, dan seluruh anggota DPRK dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan perubahan APBD 2026.
Menurutnya, tiga persoalan tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Distrik Bawah Tengah, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat Nduga secara lebih luas.
“Bupati bersama Ketua DPRK dan seluruh 25 anggota harus mendorong satu tahapan pembangunan perumahan ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” katanya.
Ia menegaskan aspirasi yang disampaikan dalam kunker tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang perlu mendapatkan jawaban konkret dari pemerintah daerah dan DPRK Nduga.
“Ketua II menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam kunjungan kerja ini merupakan tuntutan masyarakat Distrik Bawah Tengah secara khusus dan secara umum menjadi kepentingan masyarakat Kabupaten Nduga. Ini harus dijawab oleh Bupati bersama Ketua DPRK,” ujarnya.
Upruangge menambahkan, aspirasi masyarakat tersebut diharapkan tidak berhenti dalam forum kunker, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan akses transportasi, pendidikan, dan perumahan.***






