JAYAPURA, Tabloidpapuabaru.com – Pengelola Panti Jompo di Pos 7, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, HJ Sri Karmini, mengadukan persoalan pembayaran biaya pengurusan penghuni panti kepada Inspektorat. Ia mengklaim sejumlah biaya yang dikeluarkan selama 2024 hingga 2025 belum dibayarkan secara penuh.
Karmini mengatakan, biaya tersebut antara lain digunakan untuk kebutuhan makan dan minum penghuni panti, pakaian, pengurusan jenazah, pemakaman, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Menurut dia, dari keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan, baru sekitar Rp50 juta yang diterima secara bertahap.
“Selama ini kami baru dikasih Rp50 juta. Dari tahun 2024 sampai 2025,” kata Karmini dalam wawancara yang diterima Tabloidpapuabaru.com, Minggu (16/8/2026).
Karmini menuturkan, sepanjang 2024 dirinya mengurus pemakaman enam penghuni panti yang meninggal dunia. Ia juga mengaku pernah diminta menyediakan sekitar Rp75 juta untuk kebutuhan seragam olahraga dan pakaian batik.
Memasuki Januari 2025, dua penghuni panti kembali meninggal dunia dan harus segera dimakamkan. Selain itu, Karmini mengaku mengeluarkan biaya kebutuhan makan dan minum penghuni panti yang pada Mei 2025 disebut mencapai sekitar Rp30 juta.
Ia menilai pembayaran yang telah diterima belum sebanding dengan pengeluaran yang ditanggung. Karmini mengaku masih menyimpan sejumlah kuitansi sebagai bukti pengeluaran, tetapi tidak memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
“Kalau DPA memang saya tidak pernah pegang, karena DPA itu dipegang oleh bendahara. Yang saya pegang hanya kuitansi,” ujarnya.
Karmini menjelaskan, pengeluaran dilakukan karena kebutuhan dasar penghuni panti harus tetap dipenuhi meskipun proses administrasi anggaran belum selesai. Demikian pula ketika ada penghuni yang meninggal dunia, proses pemakaman harus segera dilakukan.
“Orang meninggal itu tidak menunggu DPA. Sewaktu-waktu orang meninggal pagi dan malam, sebelum DPA keluar itu harus kita kuburkan. Orang makan juga tidak menunggu DPA, tetap kita kasih makan,” katanya.
Mengaku Pernah Mengalami Dugaan Ancaman
Selain mempersoalkan pembayaran, Karmini mengaku pernah mengalami dugaan ancaman ketika bersama suaminya mendatangi kantor panti untuk menanyakan penyelesaian pembayaran.
Ia mengklaim dirinya dan suaminya hampir mengalami kekerasan yang diduga dilakukan kepala panti berinisial F. Menurut Karmini, kondisi fisik keduanya saat itu tidak memungkinkan menghadapi situasi tersebut.
Ia mengatakan suaminya telah lanjut usia dan mengalami stroke, sedangkan dirinya baru pulih dari kondisi sakit dan masih menggunakan tongkat setelah sebelumnya menggunakan kursi roda.
“Kami mau dianiaya oleh kepala panti. Bapak ini sudah tua dan stroke, dan kami juga masih pakai tongkat, baru lepas dari kursi roda, sehingga kami pulang,” ujarnya.
Karmini mengaku telah beberapa kali mendatangi kantor Dinas Sosial untuk menyampaikan persoalan tersebut. Namun, menurut dia, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian sehingga akhirnya ia melaporkannya kepada Inspektorat.
Ia menyebut laporan ke Inspektorat juga belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
“Di Inspektorat juga sama, tidak ada penyelesaian. Jadi kami harus ke mana? Uang saya harus bagaimana? Kami ini masyarakat kecil,” katanya.
Mengaku Pernah Mengelola Tiga Panti
Karmini mengatakan dirinya telah lama terlibat dalam pelayanan sosial dan pernah menangani tiga panti, yakni Panti Bina Sosial, Panti Jompo, dan Panti Tunasusila.
Menurut dia, persoalan pembayaran baru muncul setelah terjadi pergantian kepala dinas dan kepala panti. Ia mengklaim pembayaran pada periode sebelumnya berjalan lancar.
“Yang dulu-dulu itu lancar semua. Baru pergantian kepala dinas dan pergantian kepala panti, yang namanya Ibu inisial E dengan F, baru kami ada masalah,” katanya.
Karmini menegaskan persoalan yang saat ini dikeluhkan berkaitan dengan pengelolaan Panti Jompo. Sementara panti lain yang pernah ditanganinya, menurut dia, tidak mengalami persoalan serupa.
Ia juga menyebut dua bendahara yang sebelumnya menangani administrasi telah meninggal dunia. Kondisi tersebut, kata dia, turut menyulitkan proses penelusuran administrasi pembayaran.
Karmini berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui dinas terkait dan Inspektorat segera memberikan kepastian mengenai pembayaran biaya yang menurutnya telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan penghuni panti.
“Kami sudah pensiun, bapak juga sudah sakit-sakit. Mohon tolong dibantu supaya ada jalan keluarnya,” ujarnya.
Kuasa Hukum Siapkan Langkah Hukum
Sementara itu, kuasa hukum HJ Sri Karmini, Audrey A.R. Latumahina, SH, SPDK, mengatakan pihaknya menilai kliennya mengalami kerugian akibat pembayaran yang dinilai belum sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Audrey juga menyoroti adanya perbedaan yang menurutnya perlu diklarifikasi antara nilai dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembayaran yang telah diterima kliennya.
Namun, rincian nilai SPK maupun total pembayaran yang seharusnya diterima masih perlu diverifikasi berdasarkan dokumen yang dimiliki para pihak.
“Kami melihat ada persoalan antara nilai SPK dengan nilai pembayaran yang diterima klien kami,” kata Audrey.
Ia menegaskan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian. Langkah tersebut, kata dia, ditempuh untuk memperjuangkan hak klien sekaligus memastikan persoalan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari pihak Dinas Sosial, pengelola Panti Jompo, maupun Inspektorat terkait tudingan dan klaim pembayaran yang disampaikan Karmini. (*)






