JAYAPURA, – Tabloidpapuabaru.com – Kuasa hukum Satriyani, Audry A.R. Latumahina, S.H., S.Pd.K, menyatakan akan melaporkan persoalan jual beli tanah dan kios yang dialami kliennya ke Kepolisian Daerah Papua dalam waktu dekat.
Audry mengatakan langkah hukum tersebut ditempuh setelah Satriyani mengaku telah membayar sekitar Rp475 juta dari kesepakatan pembelian tanah dan kios senilai Rp500 juta. Namun, hingga enam tahun lebih setelah transaksi, sertifikat tanah yang dijanjikan penjual belum diterima.
“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Polda Papua,” kata Audry saat ditemui wartawan tabloidpapuabaru.com di Entrop, distrik Jayapura Selatan pada Sabtu (8/8/2026).
Menurut Audry, laporan tersebut akan ditindaklanjuti apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana atau delik yang dapat diproses secara hukum.
“Apabila ada delik yang kami dapat, berarti prosesnya kami lanjutkan ke pengadilan,” ujarnya.
Sebelumnya, Satriyani menjelaskan transaksi pembelian tanah dan kios tersebut bermula pada 2020. Saat itu, tanah dan kios ditawarkan oleh seseorang bernama Sabir dengan harga Rp600 juta. Setelah melalui proses tawar-menawar, harga disepakati menjadi Rp500 juta.
Dalam kesepakatan tersebut, Satriyani juga meminta agar tanah kosong yang berada di belakang kios ikut diberikan.
Setelah kesepakatan tercapai, Satriyani membayar uang muka sebesar Rp300 juta. Pembayaran berikutnya dilakukan secara bertahap hingga jumlah yang telah dibayarkan mencapai sekitar Rp475 juta.
“Dari Rp300 juta itu, kemudian datang lagi ke rumah dan minta lagi Rp10 juta, kadang Rp50 juta, kadang Rp100 juta. Bukti transaksinya lengkap, termasuk foto-fotonya,” kata Satriyani.
Ia mengatakan pembayaran tersebut telah diselesaikan hingga Februari 2021. Namun, sertifikat tanah yang menjadi dasar kepemilikan belum juga diserahkan.
Satriyani mengaku masih menahan sekitar Rp25 juta dari total harga kesepakatan karena sertifikat yang dijanjikan belum diberikan.
“Kita berhak tanya sertifikat. Tapi sampai sekarang sudah enam tahun ini sertifikat belum ada. Makanya kita juga menuntut, karena kita sudah membayar tanah itu,” katanya.
Satriyani berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dan ada kepastian hukum mengenai tanah serta kios yang telah dibayarnya.
Sementara itu, kuasa hukumnya menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum dan akan membawa persoalan tersebut ke Polda Papua dalam waktu dekat. (*)






