JAKARTA, tabloidpapuabaru.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memperkuat ekonomi kerakyatan mendapat dukungan positif dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal itu terungkap saat Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan RI, Jalan M.I. Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Bupati Yunus Wonda didampingi Anggota DPD RI asal Papua, Carel Simon Petrus Suebu, S.E., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegai, S.Sos., M.M., serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jayapura, Michael Yewi, S.STP.
Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc., bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, S.I.P., M.Si., dan jajaran pejabat Kementerian Perdagangan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Yunus Wonda menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengembangan ekonomi daerah, khususnya revitalisasi pasar rakyat sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berjalan di Kabupaten Jayapura membuka peluang besar bagi peningkatan pendapatan petani, pedagang, dan pelaku usaha lokal apabila kebutuhan pangan program tersebut dipasok dari hasil produksi masyarakat setempat.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar dirasakan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat langsung kepada petani dan pedagang lokal. Sayuran dan berbagai kebutuhan pangan yang digunakan dalam program tersebut diharapkan berasal dari hasil produksi masyarakat Kabupaten Jayapura dan dipasarkan melalui pasar-pasar rakyat,” ujar Yunus Wonda.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 14 yayasan yang menjadi pelaksana Program MBG di Kabupaten Jayapura. Kondisi tersebut membutuhkan ketersediaan pasokan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan, sehingga keberadaan pasar yang representatif menjadi faktor penting dalam mendukung rantai distribusi pangan daerah.
Selain mendorong penguatan ekonomi lokal, Bupati juga memaparkan kondisi sejumlah pasar tradisional yang masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas. Banyak pedagang terpaksa berjualan di luar area pasar akibat minimnya ruang dan sarana yang memadai.
“Kondisi ini membuat para pedagang harus berjualan di bawah terik matahari maupun hujan. Karena itu kami berharap adanya dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk membantu revitalisasi dan pengembangan pasar di Kabupaten Jayapura,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu program prioritas Kementerian Perdagangan yang tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan tata kelola pasar agar lebih modern, tertib, dan nyaman.
“Kami telah menerima dan mencatat seluruh masukan yang disampaikan Bapak Bupati. Revitalisasi pasar membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Dyah menjelaskan bahwa setiap usulan revitalisasi pasar akan melalui proses kajian teknis dan verifikasi lapangan. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan pembangunan fisik.
“Kami akan menurunkan tim untuk melihat langsung kondisi pasar di Kabupaten Jayapura. Jika hasil verifikasi menunjukkan kelayakan, maka akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Menteri menegaskan bahwa pembangunan pasar rakyat harus tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai pusat ekonomi masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil, tanpa menghilangkan karakter khas pasar tradisional.
Selain pembangunan fisik, Kementerian Perdagangan juga mendorong peningkatan tata kelola pasar melalui penataan pedagang, penguatan manajemen pasar, serta digitalisasi sistem transaksi.
Salah satu program yang tengah dikembangkan adalah penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS bekerja sama dengan Bank Indonesia. Meski demikian, masyarakat tetap diberikan pilihan untuk bertransaksi secara tunai maupun non-tunai.
“Kami ingin pasar rakyat menjadi lebih modern dan efisien, tetapi tetap mempertahankan identitas dan kearifan lokalnya. Dengan begitu, pasar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” tambah Dyah.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Kementerian Perdagangan RI guna mempercepat revitalisasi pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Jayapura.
