JAYAPURA – tabloidpapuabaru.com. Ketua Klasis Port Numbay, Pendeta Andris W. Tjoe, menyampaikan apresiasi atas pernyataan sikap Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) X, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, terkait rencana pembangunan Dermaga Satuan Kapal Patroli (Satrol) X KODAERAL Jayapura.
Hal tersebut disampaikan Pendeta Andris saat dikonfirmasi wartawan tabloidpapuabaru.com melalui sambungan telepon seluler, Senin (18/5/2026).
Menurut Pendeta Andris, sikap terbuka dan penyampaian langsung dari Dankodaeral X di hadapan jemaat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi yang baik antara negara, gereja, dan masyarakat adat di Papua.
“Kami memberikan apresiasi kepada pimpinan Dankodaeral X yang telah hadir langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya pemilik hak ulayat dan gereja,” ujar Pendeta Andris.

Ia mengatakan, pernyataan Mayjen TNI (Mar) Sugianto yang menegaskan tidak akan membangun fasilitas labuh di belakang gereja menjadi bentuk penghormatan terhadap aspirasi masyarakat dan nilai-nilai adat yang hidup di wilayah Port Numbay.
“Kami melihat ada itikad baik dari pimpinan TNI Angkatan Laut untuk menjaga hubungan harmonis dengan gereja dan masyarakat adat. Ini langkah yang sangat kami hargai,” katanya.
Pendeta Andris juga menegaskan bahwa gereja tidak menolak pembangunan negara, namun setiap kebijakan pembangunan harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat, hak ulayat, serta ruang hidup masyarakat setempat.
“Kami adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, ketika ada sesuatu yang dianggap kurang tepat, maka gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikannya secara baik dan terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap komunikasi dan dialog antara pemerintah, aparat keamanan, gereja, dan masyarakat adat terus diperkuat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat.
Sebelumnya, dalam pertemuan bersama jemaat dan tokoh masyarakat di Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto menyampaikan tiga poin penting, yakni penghormatan terhadap keberadaan gereja di Papua, permohonan maaf atas surat yang dinilai kurang tepat, serta penegasan bahwa fasilitas labuh di belakang gereja tidak akan dibangun.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah tokoh gereja dan masyarakat di wilayah Port Numbay Jayapura.katanya.***






