BIAK.tabloidpapuabaru.com,- Tim tidak jelas datang dari Jakarta didampingi Sekda Kabupaten Biak Numfor, Ketua DPRK Biak dan beberapa anggota DPRK jalur partai dan perwakilan kursi Adat Min Weyai Yawan mendatangi masyarakat adat di Kampung Warbon Biak Numfor untuk melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Satelit Palapa/Bandar Antariksa di kampung Warbon.
Kehadiran tim tersebut menimbulkan pertanyaan besar, kok kenapa datang masuk ke halaman rumah orang tidak meminta ijin kepada pemilik rumah. Malah main serobot dengan berbagai cara.
“ingat.. Biak bukan tanah kosong, sehingga siapapun mau seenaknya masuk mengacaukan tatanan kehidupan adat dan budaya serta hutan alam manusia yang berada didalamnya,” Tegas Manfun Kawasa Byak (kepala Suku Besar Biak) Mambri Apolos Sroyer kepada media ini di Biak Jumat 11 Desember 2025.
Apolos tegaskan bahwa persoalan rencana pembangunan Bandar Antariksa diatas tanah adat Biak sudah ditolak beberapa tahun lalu dan pihak adat telah menyampaikan di berbagai Media masa di republic ini bahwa Lembaga Adat dan Masyarakat pemilik hak ulayat menolak dengan tegas rencana Pembangunan Satelit diatas tanah adat Biak.
“ saya pikir sudah jelas kami masyarakat adat Biak tolak itu. Tahun lalu kami sudah keluarkan stakmen resmi bahwa kami masyarakat adat menolak, jadi jangan ada lagi yang mengatasnamakan tim inilah itulah untuk datang mengusik tatanan hidup masyarakat adat di sini,” tegas Apolos.
Apolos menjelaskan bahwa setelah mendapatkan laporan dari tim investigasi Kainkain Karkara Byak,(dewan adat Biak) dirinya langgsung bergerak menuju lokasi tanah adat warbon pemilik hak ulayat Abrauw dan Rumander.
“begitu saya dapat informasi langsung saya ke lokasi tanah adat Warbon di mana marga Abrauw dan Rumander sudah memberikan hak penuh untuk kami selesaikan terkait Tanah adat yg disertifikat oleh pihak Lapan tampa sepengetahuan keret Abrauw dan Rumander,” ungkapnya.
Apolos berharap Pemerintah Biak Numfor kalau mau bicara soal lokasi ini harus ketemu dengan Dewan adat untuk mendengar langsung soal lokasi itu. Pemerintah juga harus menghargai keputusan masyarakat adat Kainkain Karkara Byak (KKB).
“ saya tegaskan bahwa pertemuan di hari ini di Balai Kampung Saukobye itu tidak ada undangan resmi oleh negara atau pun pemerintah. Mereka hanya jalan pangil masyarakat dari rumah kerumh untuk ajak ikut bergabung ini kami sayangkan dan tidak boleh terjadi lagi ”ujar Apolos.
Tanah adat Warbon adalah Warisan terakhir untuk anak cucu generasi Abrauw dan Rumander pemerintah Biak Numfor harus menghargai keputusan Lembaga Adat KKB (kainkain karkara byak).
Mananwir Marthen Abrauw
Semenatar itu, mananwir Marthen Abrauw pemilik hak ulayat tanah adat Warbon Abrauw dan Rumander mengatakan bahwa tanah atau Lokasi tersebut adalah tanah dan hutan terakhir yang dipunyai masyarakat adat atau keluarga pemilih hak ulayat yaitu Abrauw dan Rumander untuk mencari makan.
“terkait dengan pertemuan yang di lakukan oleh Tim dari Jakarta dan sekda Biak dan ketua DPRD pada tanggal 11 Desember 2025, di balai kampung Saukobye beberpa kali kepala distrik datang untuk menyampaikan namun dengan tegas saya sampaikan bahwa ini tanah adat dan ini lokasi terakhir untuk anak cucu kami pake bertahan hidup untuk itu kami berharap pemerintah bisa menghargai suara kami,” tegasnya.
Dirinya menegaskan bahwa untuk diketahui pihak Lapan bahwa masalah ini sudah diserahkan penuh ke dewan adat Byak sejak tahun 2018 hingga hari ini sehingga pihak keluarga Abrauw dan Rumander tidak bisa bicara lagi.
“ suara kami ada di dewan adat Kankain karkara Byak (KKB). Dibawa Kepemimpinan Manfun Kawasa Byak Apolos Sroyer dan pada tahun 2021, kami lakukan pleno di Aidoram (rumah adat) dan semua pernyataan penolakan kami dan dokumennya kami serahkan ke dewan adat KKB byak. Sehingga kami berharap bupati dan wakil bupati adalah anak Biak yang semestinya tahu adat , tolong hargai keputusan kami di dewan adat,” tegas Mananwir Marthen Abrauw.
“saya masih hargai mereka, kalau tidak ooo kemarin saya komando marga Abrauw dan Rumander kita palang lokasi dan kami usir tim pulang. Itu pikiran saya kemarin karena saya rasa pemda tidak punya hati Nurani,” ujar Marthen Abrauw.
Tua adat Marthen Abrauw menyayangkan pertemuan tersebut dan menyebutkan sunguh keterlaluan. Buat kegiatan di atas tanah adatnya tanpa kordinasi.
“saya hanya berdoa semoga Tuhan jawab pergumulan kami, saya yakin pasti Tuhan dan Alam dan nenek moyang kami akan membalas semua perbuatan yang mereka lakukan terhadap kami. Kami hanya berjuang demi tanah kami yang di ambil oleh pihak Lapan, saya dengan tegas menolak pertemuan di hari ini di Balai Kampung Saukbye Distrik Biak Utara,”tutupnya.
Mananwir Robert Rumander
Sementara itu Mananwir Robert Rumander mengaku tidak menahu dengan pertemuan tersebut. “saya juga kaget tim dari Jakarta datang secara tiba-tiba di kampung Saukobye, ..saya tidak tahu tujuan mereka datang untuk apa dan mau buat apa. Saya baru dapat informasi sekitar jam 4 sore,” ujarnya.
Mananwir Robert Rumander mengungkapkan bahwa ternyata tim dari Jakarta datang diam-diam tampa undagan resmi masuk di wilayah adatnya.
Namun pihak keluarga pemilih hak ulayat hanya bisa diam karena pernyataannya sudah diserahkan ke dewan Adat Kainkain Karkara Byak (KKB).
“saya tegaskan bahwa pertemuan kemarin kami 2 marga Abrauw dan Rumander sama skali tidak ada yang hadir. Kalau yang hadir itu perempuan dia tidak punya Hak untuk bicara karena Hak itu ada di saya sebagai mananwir Rumander. Semua harus dengar saya, untuk itu saya harap Pemerintah Distrik stop pake pake kami punya keluarga untuk melancarkan strategi kalian untuk memaksa kami untuk harus ikut dengan kalian,”tegasnya.
Diakhir pernyataannya, dengan tegas meminta kepaa bupati dan tim agar menghargai hak dan Keputusan Masyarakat pemilih hak ulayat.
“saya tegas sampaikan kepada bupati dan tim agar tolong menghargai hak dan keputusan kami untuk menolak. ini tanah adat dan di sini tempat terakhir yang di tingalkan oleh moyang kami Abrauw dan Rumander untuk kami pake bertahan hidup, “tutupnya.(Redaksi)*****
