JAKARTA,tabloidpapuabaru.com– Tidak main-main setelah dilantik jadi gubernur Papua, MDF langsung tancap gas. Sejumlah kementerian didatangi untuk membahas program strategis percepatan pembangunan di Provinsi Papua.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri selain upaya mempercepat pembangunan juga penataan sektor strategis di wilayah Papua.
Gubernur Fakhiri menggelar pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) untuk membahas percepatan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Papua.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPR Papua, Ketua Kadin Papua Plt. Kepala Dinas SDM, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Bappeda, serta Juru Bicara Gubernur, Dr. Muhammad Rifai Darus.
Kepada Media ini Wamen ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gubernur Papua membahas tentang fokus percepatan pembanguan di Papua khususnya dalam bidang pertambangan dengan melibatkan BUMD yang ada di provinsi Papua
Selain itu dalam potensi pertambangan dibahas juga tentang penetapan dokumen WUP agar seluruh kegiatan ekonomi di Papua dapat berjalan optimal.
“Untuk kegiatan pertambangan secara keseluruhan, kami akan lakukan percepatan penetapan wilayah usaha pertambangan Provinsi Papua. Karena di provinsi induk masih ada potensi-potensi tambang yang belum dimanfaatkan, maka hal itu akan dikonsolidasikan, dan setelah itu kita segera tetapkan dokumen wilayah usaha pertambangannya,” jelas Wamen ESDM RI
Ia menegaskan bahwa langkah percepatan ini bertujuan agar seluruh kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik, serta memastikan kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan strategis pemerintah, seperti BBM satu harga, ketersediaan listrik, dan program bantuan sambungan baru listrik bagi masyarakat, sebagai bukti hadirnya negara di tengah masyarakat Papua.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Termasuk dalam pengelolaan saham investasi, karena yang menandatangani perjanjian investasi adalah provinsi induk. Jadi kita akan selesaikan dulu pengaturan internalnya agar pembagian manfaatnya jelas antara provinsi induk dan daerah pemekaran,” ujarnya.
Sementara Gubernur Papua Matius Fakhiri menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua juga tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menata kawasan pertambangan secara menyeluruh, dengan memastikan masyarakat adat terlibat aktif dalam setiap prosesnya.
“Tentunya ini merupakan kerja kerja cepat Pemerintah melihat Papua secara menyeluruh , sehingga saya harus membenahi itu sehingga hari ini saya datang di kementerian ESDM berkaitan dengan tugas yang berkaitan dengan ESDM,”ujar Gubernur Fakhiri.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas akses layanan listrik hingga ke wilayah pinggiran, serta mendorong pengembangan pusat layanan jasa dan industri di provinsi induk sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
“Kita ingin Papua Induk menjadi pusat layanan jasa, termasuk mendukung pembangunan pabrik-pabrik yang membutuhkan fasilitas listrik. Semua ini akan disiapkan bersama jajaran teknis di bawah koordinasi Kementerian ESDM,” tambahnya.
Ia pun menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian akan terus diperkuat, termasuk dalam pembahasan investasi strategis seperti kerja sama dengan pihak Freeport Indonesia agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh provinsi di Tanah Papua.
“Kita ingin semua bergerak cepat agar Papua bisa maju bersama. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, kita optimistis pembangunan di Papua akan lebih terarah dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.***
