JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Setiap kepala daerah terpilih, baik wali kota, bupati, maupun gubernur, akan memasuki periode 100 hari pertama dengan ekspektasi tinggi dari publik.
Momen ini bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi indikator awal dalam menilai kapasitas, komitmen, skala prioritas, efektivitas dan yang paling penting, keberpihakan kepala daerah. Apakah mereka benar-benar berada di pihak rakyat, atau justru lebih condong kepada kepentingan para pemodal (oligarki)?
Salah satu tokoh intelektual muda Papua, Otniel Deda mengatakan, dalam politik modern, 100 hari pertama sering dianggap sebagai “bulan madu” antara pemimpin dan rakyatnya. Namun, periode ini juga menjadi fase krusial dalam menetapkan fondasi pemerintahan yang kuat. Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam masa ini dapat menjadi cerminan arah kepemimpinan ke depan.
Otniel Deda mengakui Para ahli politik yang menyebutkan bahwa 100 hari pertama adalah periode strategis yang sangat menentukan persepsi publik terhadap kepala daerah.
Ia mengutip pernyataan John W. Kingdon, dalam bukunya Agendas, Alternatives, and Public Policies, menjelaskan tentang konsep policy window atau jendela kebijakan yang terbuka di awal pemerintahan.
Pada fase ini, pemimpin memiliki momentum besar untuk mendorong program-program prioritas. Jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, momentum politik bisa meredup, dan kepercayaan publik mulai luntur.**
