SUPIORI.tabloidpapuabaru.com,- Pemerintah Kabupaten Supiori membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD dan Otsus Tahun 2026, berlangsung di Aula Gedung Jules Warikar dihadiri forkompimda Kabupaten Supiori, perwakilan tokoh adat, pemuda dan perempuan serta paguyuban.
Dalam sambutan tertulis Bupati Kabupaten Supiori Heronimus Mansoben, yang dibacakan wakil bupati Sahrul Hasanudin Nunsi bahwa musrembang harus bersatu baik kampung, distrik, serta forum OPD bahkan pemangku kepentingan lintas OPD serta masyarakat bersepakat untuk;
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan masalah yang ditemukan dalam layanan pemerintahan.
- Mengembangkan rencana pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- Mengkoordinasikan dan sinergikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh opd dengan rpkd tingkat provinsi dan nasional.
Hal itu dilakukan sesuai tujuan musrenbang ini untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan masalah yang ditemukan dalam layanan pemerintahan. Untuk itu kata Bupati Heronimus perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan teristimewa para pimpinan opd untuk memahami bahwa musrenbang bukan hanya kegiatan yang seremonial dan formalitas untuk memenuhi proses perencanaan namun harus bisa dipahami sebagai kegiatan yang sungguh-sungguh akan berdampak pada Pembangunan Daerah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan.
“ oleh karena itu saya berharap agar Pimpinan opd dan seluruh stakeholder dapat memahami dengan baik berbagai aspek dasar dalam perencanaan pembangunan seperti ;
Proses perencanaan yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang berperan sangat penting untuk menghasilkan panduan bagi organisasi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas dan melaporkan output berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam perencanaan, sebab tanpa perencanaan yang baik apalagi tanpa ketersediaan dokumen perencanaan seperti RPKPD, Ranja dan RENSTRA mustahil kita tak akan bekerja dengan baik dan tak mampu melaporkan hasil kerja kita.
Oleh karena itu untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik dan berisi tentang output kinerja yang terukur, maka setiap opd harus bisa mengetahui dan memahami masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan juga dihadapi oleh OPD dalam pelayanan pemerintahan.
Pemahaman terhadap masalah yang dihadapi secara naluri akan menggerakkan rasa setiap pemimpin untuk segera bertindak dan berjuang mengatasi masalah namun jika kita tidak memahami dan menyadari apa yang menjadi masalah kita maka tentu kita tidak akan ada rasa untuk bertindak dan berjuang bagi rakyat ataupun opd yang kita Pimpin.
contoh kami memahami bahwa salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh daerah kita adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat hanya mencapai 1,9% pada tahun 2023 yang bila dibandingkan secara nasional sangat jauh Tertinggal yaitu lebih dari 5% ini menjadi masalah bagi kami sebagai pemimpin untuk berpikir keras bagaimana segera meningkatkannya salah satu upaya yang sedang kami lakukan adalah meminta semua ASN untuk berdomisili di kabupaten supiori.
Kebijakan berdomisili atau tinggal di Supiori bukan tanpa alasan tapi kami menyadari bahwa dengan berdomisilinya ASN di Supiori akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 1,9% ini.
Jika kepala pimpinan OPD turut memahami masalah ini, maka tanpa dipaksa oleh Bupati semestinya kita semua punya rasa tanggung jawab sehingga turut prihatin dan turut bertindak untuk ikut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan sukarela berupaya tinggal dan berbelanja semua kebutuhan yang tersedia. dan dampaknya akan memberi pertumbuhan ekonomi dan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menurunkan angka kemiskinan.
Berikut; pemahaman terhadap masalah masyarakat dan pelayanan opd akan diketahui oleh pimpinan OPD jika melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan opd yang dianalisa dan dituangkan dalam angka-angka statistik artinya pemahaman tentang masalah angka akan diketahui melalui analisa angka-angka statistik atas cara kinerja yang terukur namun disayangkan ada opd yang tidak memiliki evaluasi kinerja Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya dokumen perencanaan yang valid yang direncanakan dengan baik mengikuti kaidah-kaidah perencanaan.
Hal ini perlu dipahami dan didasari bahwa evaluasi kinerja yang baik akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang termuat dalam dokumen perencanaan dengan hasil kinerja yang kemudian dituangkan dalam laporan dengan kata lain kami ingin sampaikan bahwa jika opd tidak punya dokumen perencanaan maka kinerja opd akan sulit atau bahkan tidak dapat diukur dan akhirnya tidak dapat menyusun laporan kinerja dan dampaknya adalah tidak memahami masalah apa yang dihadapi sehingga rasa untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik akan sirna.
Bupati berharap para pimpinan OPD memahami dengan baik apa masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan masalah yang dipahami dalam pelayanan pemerintahan di opd sehingga menjadi dasar berpikir dan berlogika untuk memacu semua pimpinan OPD untuk sungguh-sungguh berupaya memastikan bahwa di periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati semua dokumen perencanaan yang baik dan benar titik mulai dari hari ini pastikan rkpd dan Renja opd tahun 2026 akan tersusun dengan baik.
“skali lagi saya berharap Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan harus memastikan dokumen perencanaan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat opd dapat tersedia dan tersaji dengan baik saya juga berharap agar secara rinci bahwa tidak dapat memaparkan permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten supiori dan dirasakan oleh atau dalam pelayanan pemerintahan oleh opd setiap permasalahan yang diuraikan oleh Bappeda tentu harus didukung dengan data-data statistik yang valid.
Dengan tetap memperhatikan visi kami yaitu: terwujudnya kabupaten supiori yang maju sejahtera berkarakter dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.
“Saya berharap agar dokumen rpjmd periode 2025 2029 dapat diselesaikan dan menjadi salah satu hasil kerja pada 100 Hari pertama kerja bupati dan wakil bupati,”harapnya.*(Richard Yeninar)*
