• TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • SUSUNAN REDAKSI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Papua Baru
  • HOME
  • HEADLINE
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • GKI DI TANAH PAPUA
  • POLHUKRIM
  • DAERAH
  • BUDAYA
  • EKONOMI
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • GKI DI TANAH PAPUA
  • POLHUKRIM
  • DAERAH
  • BUDAYA
  • EKONOMI
No Result
View All Result
Papua Baru
No Result
View All Result
Home PAPUA

Soroti PSU Pilkada Papua, Legislator Minta Penyelenggara Harus Dimintai Pertanggungjawaban Secara Hukum

by admin papua baru
3 Maret 2025
in PAPUA
0
Soroti PSU Pilkada Papua, Legislator Minta Penyelenggara Harus Dimintai Pertanggungjawaban Secara Hukum

Anggota DPR Papua Fraksi Partai NasDem, Albert Meraudje

0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com- Menanggapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di provinsi Papua, Anggota DPR Papua dari Fraksi Partai NasDem, Albert Meraudje, angkat bicara terkait kegagalan penyelenggaraan Pemilu.

Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan selama proses pemilihan.

Albert mengatakan bahwa penyelenggara pemilu telah melanggar sumpah janji kepada Tuhan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara.

“Mereka sudah melanggar mekanisme tahapan seleksi dari awal hingga akhir. Ada tahapan-tahapan yang mereka langgar, dan ini merugikan negara serta rakyat di Provinsi Papua,” Ucap Albert Meraudje melalui telepon selulernya, Jumat (28/2/2025).

Menurut Albert, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok penyelenggara pemilu telah menyebabkan munculnya dokumen palsu dan manipulasi suara.

“Akibat perbuatan mereka, sampai ada dokumen palsu dan segala macam pelanggaran. Mereka harus diberikan sanksi hukum dan dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana,” ujarnya.

Albert juga menyoroti besarnya anggaran negara yang terbuang sia-sia akibat kegagalan penyelenggaraan pemilu.

“Ini uang negara, bukan sedikit. Kalau mau pemilihan ulang (PSU), uangnya dari mana? Negara sudah dirugikan. Negara berharap tahapan Pemilu Pilkada di tingkat kabupaten/kota harus berjalan sukses,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu seharusnya mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh negara.

“Untuk berjalan sukses, kan ada Panitia Seleksi (Pansel), dan Pansel ini ada rambu-rambunya serta sumpah janji. Kalau mereka bekerja sesuai dengan aturan yang dibuat negara, saya kira tidak akan ada PSU,” ujar Albert.

Albert menegaskan bahwa PSU adalah akibat dari kegagalan penyelenggara pemilu.

“Oleh sebab itu, mereka harus dimintai pertanggungjawaban oleh negara. Kalau mereka memang salah dalam hal administrasi dan melanggar aturan, ya diproses hukum. Supaya ke depan, penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan, sehingga negara tidak dirugikan miliaran rupiah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak kerugian yang dialami oleh rakyat Papua.

“Rakyat Papua sudah menjadi korban. Sekarang, pemerintah provinsi tidak sanggup melaksanakan PSU karena tidak ada anggaran. Pemerintah provinsi Papua sudah melapor kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.

Albert mempertanyakan langkah yang akan diambil jika pemerintah pusat tidak mengalokasikan dana untuk PSU.

“Kalau pemerintah pusat bilang tidak ada uang, ya sudah kita pakai Penjabat (PJ) saja setiap tahun, ganti satu sampai lima tahun. Apakah seperti itu secara hukum?” ujarnya.

Albert mendesak agar penyelenggara pemilu yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum.

“Saya minta supaya penyelenggara pemilu harus dipertanggungjawabkan. Jangan hanya calon-calon dan rakyat yang dikorbankan, sementara mereka diam saja. Mereka harus ditangkap dan diproses hukum. Salahnya di mana, buat kesalahan apa, ini ada pasalnya atau tidak,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa negara dan rakyat tidak boleh terus dirugikan.

“Masa negara dirugikan, kita dirugikan terus, sementara mereka hanya santai-santai saja, menganggap tidak ada salah. Sudah tahu ada salahnya administratif, harus diproses. Sekarang, siapa yang punya tugas untuk memproses ini?” tegas Meraudje.

Albert menyebut bahwa pihak yang berwenang memberikan Surat Keputusan (SK) kepada penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab.

“Siapa yang memberi mereka SK? Kalau SK datang dari Gubernur, maka Gubernur dan Biro Hukum harus mengajukan hukuman terhadap penyelenggara pemilu. Karena uang negara, uang pemda, dan rakyat yang rugi. Kalau SK itu dikeluarkan oleh Depdagri, maka Depdagri harus bertanggung jawab dan memproses hukum,” pungkasnya.(Redaksi)

Previous Post

PT. Sumber Mas Jaya Papua Ucapkan Selamat dan Sukses atas terpilihnya Ondoafi Port Numbay Abisay Rollo Sebagai Walikota Jayapura

Next Post

Dana Sponsorship Freeport Belum Cair, Pemain Persipura Belum Terima Gaji

admin papua baru

Next Post
Dana Sponsorship Freeport Belum Cair, Pemain Persipura Belum Terima Gaji

Dana Sponsorship Freeport Belum Cair, Pemain Persipura Belum Terima Gaji

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

18 November 2026
13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

17 November 2026
WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

17 November 2026
BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

16 November 2026

Recent News

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

Ketua Sinode GKI : Kaum Bapak Harus Menjadi Teladan dalam Keluarga dan Pelopor Menjaga Tanah Papua

18 November 2026
13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

13 Mobil Strada dan Triton Bawa Delegasi PKB Yalimo Tiba dengan Selamat di Sentani

17 November 2026
WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

WABUP YAN KIRA KLAK: DELEGASI PKB YALIMO KE JAYAPURA BUKAN UNTUK MENCARI UANG, MELAINKAN MENIMBA ILMU

17 November 2026
BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

BUPATI DIDIMUS: PEMUDA GIDI YAHUKIMO ADALAH ASET DAN MASA DEPAN PAPUA

16 November 2026
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • SUSUNAN REDAKSI
tabloidpapuabaru.com

© TABLOID PAPUA BARU | 2020

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA
  • JAYAPURA
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • EKONOMI

© TABLOID PAPUA BARU | 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In