JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Pemerintah Provinsi Papua sedang melangsungkan Seleksi 17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari 15 Jabatan Kepala OPD, 1 Jabatan Kepala Biro & 1 Jabatan Staf Ahli.
Hal ini mendapat tanggapan dari Tokoh Papua Asal Saireri Willem Frans Ansanay bahwa sebaiknya proses seleksi ini ditunda untuk sementara waktu sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang definitif.
Menurut pria yang akrab disapa WFA ini menjelaskan kepada media online ini melalui telpon selulernya, Rabu 8 Januari 2025 bahwa sebaiknya Penjabat Gubernur Papua fokus mempersiapkan transisi kepemimpinan yaitu persiapan pelantikan, bukan seleksi jabatan sambil mengurus hal – hal lainnya yang perlu diurus serta pertanggungjawabannya selama menjabat untuk disampaikan kepada gubernur definitif. Bukan sibuk dengan seleksi jabatan, apalagi terkesan terburu-buru ada apa ini, ” tanya WFA.
Para pimpinan organisasi perangkat daerah adalah instrumen penting yang harus seiring sejalan dengan konsep visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur definitif. Karena itu sangatlah tepat jika seleksi itu dilakukan oleh gubernur definitif pasca dilantik.
Jika Pj Gubernur Papua memaksakan proses seleksi OPD maka dikuatirkan akan terjadi proses seleksi yang dilakukan lagi oleh gubernur definif, maka yang rugi adalah mereka yang disiapkan oleh Pj Gubernur akan dirombak lagi dengan kepala OPD yang baru.
“saran saya semua yang berminat ikut seleksi supaya menahan diri, tidak ikut seleksi saat ini,”terang WFA
Wakil Ketua Umum DPP BARA JP ini menyatakan bahwa sesuai fakta pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 telah dimenangkan oleh Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai. Walaupun sedang dalam proses gugatan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Namun dapat dipastikan tidak akan terlalu berpengaruh kepada kenyataan bahwa BTM – YB adalah pemenang pilgub Papua.
Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan alangkah eloknya jika proses seleksi ini dihentikan sementara waktu mengingat pelantikan Gubernur & Wakil Gubernur Papua terpilih akan dilangsungkan pada bulan Maret 2025.
Jika dipaksakan rakyat akan bertanya kepada pemerintah ada apa sampai dipaksakan.
“pertanyaan saya sebetulnya apa yang mendorong PJ Gub Papua mau lakukan seleksi dengan memaksakan proses rekrutmen. Catatan saya, Gubernur terpilih berpengalaman dalam proses rekrutmen pejabat OPD. Pa BTM & Pa YB bukan orang baru dalam hal memimpin pemerintahan, karena keduanya pernah 2 periode menjabat kepala daerah baik sebagai Walikota maupun Bupati,”ungkapnya.
Jadi prinsip & aturan untuk menyeleksi para pembantu dalam pemerintahan yang mereka pimpin sudah sangat mereka pahami. Jangan sampai proses ini akhirnya terseleksi figur – figur yang tidak nyambung dengan konsep Gubernur & Wakil Gubernur, sehingga setelah pelantikan Gubernur definitif akan terjadi perombakan lagi. Kepada calon pejabat yang ingin ikuti seleksi saat ini saran saya jangan ikuti sehingga anda akan mudah direspon kehadirannya di pemerintahan definitif. Demikian pernyataannya WFA kepada media ini.**
