SENTANI,tabloidpapuabaru.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Jayapura Esau Awoitauw mengatakan, sesuai keputusan Gubernur Provinsi Papua untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024 telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Jayapura 2024 sebesar 3 persen lebih dari UMKM Kabupaten Jayapura tahun 2023.
Artinya, UMK Kabupaten Jayapura 2024 menjadi Rp. 4.024.270 dari yang sebelumnya Rp. 3.864.696.
Esau Awoitauw mengatakan, kenaikan UMK Kabupaten Jayapura tahun 2024 ini sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 188.4/398/Tahun 2023 tentang UMP Provinsi Papua Tahun 2024.
“UMK Kabupaten Jayapura tahun 2024 telah ditetapkan Rp. 4 024.270. Jadi, (UMK) itu naiknya lumayan besar sekitar 3 persen lebih. Karena tahun 2023 lalu itu, UMK hanya Rp. 3.864.696,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Jayapura, Esau Awoitauw ketika ditanya wartawan media online ini usai penutupan pelatihan dasar Satuan Pengamanan (Satpam) di Aula Balai Latihan Pertanian Provinsi Papua, Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 2 Desember 2023.
Untuk itu, Esau Awoitauw berharap, penetapan UMK 2024 yang berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang UMP Provinsi Papua 2024 itu dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menerima penetapan UMK ini,” harapnya.
Ia mengatakan, nilai UMK Kabupaten Jayapura 2024 ini mengalami kenaikan sebesar Rp 159 ribu lebih bila dibandingkan dengan UMK Kabupaten Jayapura 2023 yang hanya Rp. 3.864.696.
“Itu berdasarkan surat edaran (SE) Bupati Jayapura nomor: 900/132/SE/SET tentang upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Jadi, kita tetap ikuti dari provinsi, sehingga kalau kita mau rubah maka rubahnya harus naik dan tidak bisa turun,” katanya.
Faktanya memang jika dilihat di lapangan, UMK ini terlalu tinggi untuk para pelaku usaha atau badan-badan usaha yang ada di daerah ini.
“Mengingat sejak Agustus lalu hingga saat ini tingkat dari daya beli masyarakat sudah sangat menurun, seperti juga tingkat hunian hotel juga alami penurunan. Memang pemasukan para pelaku usaha ini sudah berkurang, namun untuk UMK nya malah naik hingga membuat kesulitan bagi mereka juga. Jadi, kami tidak terlalu menekan ke pelaku usaha. Nantinya, mereka sendiri dengan para pekerja sepakati bersama untuk besaran UMK 2024 tersebut,” imbuhnya.
Untuk itu, Esau berharap dengan adanya kenaikan UMK tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan bagi para karyawan di Bumi Khenambay Umbay.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada para pengusaha untuk mematuhi aturan terkait UMK tersebut, karena jika tidak tentu ada sanksi yang dapat diberikan.
“Semua perusahaan wajib untuk mematuhi UMK yang telah ditetapkan tersebut. Jika ada pelaku usaha atau pengusaha yang merasa keberatan terhadap UMK ini nanti tinggal bersepakat dengan para pekerjanya saja terkait UMK 2024 ini,” katanya.
Sebelumnya, Dewan Pengupahan Provinsi Papua merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Papua di tahun 2024 kepada Gubernur Papua menjadi Rp. 4.024.270, sehingga UMP 2024 ini ditetapkan dalam sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua. (Ewako)**
