SENTANI, tabloidpapuabaru.com,- Tokoh Intelektual Wouma, Manu Ikinia menyebutkan bahwa masyarakat Kampung Wouma memberikan dukungan penuh atas pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya.
Hal itu diutarakan melalui rilis persnya yang diterima wartawan media online ini, Rabu, 15 November 2023 malam.
Manu Ikinia mengatakan, bahwa pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Walesi dipandang sangat perlu. Karena menurutnya, Distrik Walesi adalah lokasi yang sangat strategis.
Sebab itu, dirinya memohon sekiranya Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dapat menyediakan waktu untuk bisa duduk bersama masyarakat yang ada di Wouma dan Walesi.
“Kami masyarakat Wouma ingin duduk bersama dengan pak Pj Gubernur Papua Pegunungan, guna berbicara langsung dengan kami. Supaya keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini yang rindu pembangunan di Papua Pegunungan itu bisa didengar langsung oleh pak Pj Gubernur,” katanya.
Selain itu, Manu menjelaskan, aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu itu, bukanlah untuk menolak pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Walesi.
Akan tetapi, masyarakat di Wouma dan Walesi dapat diperhatikan dari sisi pembangunan. Namun aksi demo yang digelar itu telah diplintir oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menyebutkan bahwa masyarakat menolak pembangunan kantor pemerintahan.
“Kami melakukan demo itu bukan menolak pembangunan kantor gubernur di Walesi, tetapi kami selalu di tuduh menghalangi pembangunan kantor pemerintahan tersebut. Tanah Wouma dan Walesi adalah tanah produktif untuk perkebunan masyarakat dan semua masyarakat dari luar Walesi dan Wouma juga bercocok tanam di sana,” ucapnya.
Manu mengungkapkan, terdapat 8 suku yang ada di Wouma dan setiap suku memiliki tatanan adat yang berbeda-beda.
“Kami ingin berbicara langsung dengan pak Pj Gubernur Papua Pegunungan, namun kami selalu dihalangi. Sehingga kami mencurigai penjabat provinsi mendapat tekanan dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
“Kami hanya ingin berbicara secara terbuka dengan pak Pj Gubernur. Kami tidak ingin menjual tanah kami, karena kami berpegang teguh pada adat dan kami takut ada musibah yang menimpa di keluarga kami dengan menjual tanah yang bisa mengakibatkan kematian pada keluarga kami,” sambung Manu.
Ditambahkan, jika permasalahan ini sudah selesai, maka pihaknya rela menghibahkan tanah untuk pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. (ewako)*
