JAKARTA. Tabloidpapuabaru.com,- Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH berikan sambutan mewakili empat Daerah Otonomi Baru (DOB) pada kegiatan entry meeting, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (12/9).
Pj Gubernur Papua Pengunungan Nikolas Kondomo, SH, MH, menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran (TA) 2022 s.d triwulan III TA 2023 pada empat Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kami mendukung seluruh proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK RI, mengigat pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tahap perencanaan penganggaran pelaksaanan, penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga kedepan pengelolaan anggaran daerah dapat di kelola semakin tertib, transparan, dan akuntabel di empat provinsi DOB Papua,” ujarnya.
Pj Gubernur Kondomo mengatakan, Pj Gubernur di empat DOB telah menegaskan kepala seluruh jajaran di masing-masing provinsi agar berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan kaidah-kidah terbaik yang berorientasi pada hasil profesionalitas dan keterbukaan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat di wujudkan secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel yang akan mendorong meningkatkan pelayanan public dan percepatan Pembangunan di daerah masing masing.
PJ.Gubernur Kondomo menambahkan, sebagai Otonomi baru ibaratnya anak yang baru lahir, tentu masih banyak terdapat keterbatasan dan permasalaan disana sini, baik dibidang kelembagaan, kepegawaian, anggaran dan bebagai bidang lainnya.
Untuk itu, keempat DOB di tanah Papua saat ini sangat membutuhkan langka-langka exstra yang tepat dan akuntabel dalam mengaklerasi jalannya roda pemerintahaan dan pembangunan dalam pelayanan kepada masyarkat.
Lanjutnya, kendala yang dihadapi oleh provinsi baru di Papua adalah jumlah aparatur di bidang pengelolaan keuangan masih sangat kurang, penggunaan aplikasi SIPD dalam perencanaan penganggaran penatausaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum di dukung.
“Awal pembentukan DOB hingga beberapa bulan berjalan regulasi daerah di bidang pengelolaan keuangan yang belum terbitkan atau di tetapkan hingga saat ini, masi banyak kabupaten yang belum merealisasikan kontribusi dana hibah dari APBD tahun anggaran 2023. Kami harapkan dari hasil pemeriksaan BPK RI dapat memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan atas pengelolaan anggaran kita demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” paparnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang mengatakan, mengingat telah diresmikannya Daerah Otonomi Baru, maka BPK berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada keempat DOB tersebut.
Keempat DOB tersebut ialah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Pegunungan, dan Pemprov Papua Barat Daya.
Anggota VI BPK menjelaskan, LKPD pada empat provinsi DOB, untuk pertama kalinya akan diperiksa oleh BPK pada tahun 2024. “Dalam pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah pada empat provinsi DOB, BPK mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang menunjukkan ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban belanja. Oleh karena itu, pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan atas pengelolaan belanja pada empat Provinsi DOB,” terang Anggota VI BPK yang dalam kesempatan ini didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Laode Nusriadi sebagai dikutip website.bpk.go.id.
Adapun sasaran pemeriksaan berfokus pada siklus pengelolaan, yaitu aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, dengan lingkup jenis belanja, yaitu belanja pegawai; belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja tak terduga. Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Apolos Safanpo, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo dan Pj. Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian. Hadir pula di antaranya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, dan para pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI BPK.**
