SENTANI,tabloidpapuabaru.com – Ketua Pemuda Pancamarga (PPM) Kabupaten Jayapura, Nelson Yohosua Ondi menyampaikan kesal dengan kepemimpinan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, yang mana sampai saat ini tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Kabupaten Jayapura.
Untuk itu Nelson dengan tegas meminta Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo untuk secepatnya melakukan evaluasi dan mengganti Kadis Pendidikan.
Hal itu disampaikan berdasarkan banyaknya dinamika persoalan yang terjadi pada dunia pendidikan di Kabupaten Jayapura dari awal Januari hingga Juli 2023.
Seperti sejumlah Kepala Sekolah yang di non jobkan secara sepihak dan tidak diberi nota dinas, juga ada aksi pemalangan terhadap sejumlah gedung sekolah hingga melibatkan pihak keamanan untuk membuka akses palang, terus sistem zonasi pada masa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang tidak berjalan baik dan aksi-aksi protes yang dilakukan oleh orang tua calon siswa yang ingin anaknya masuk ke sekolah negeri.
Kemudian yang baru saja terjadi adalah gaji dari tenaga pengajar selama enam (6) bulan yang tak kunjung dibayarkan hingga berdampak pada aksi demo yang dilakukan para guru honorer pada Senin, 17 Juli 2023 di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura.
Penegasan disampaikan Kepada sejumlah awak media di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, 18 Juli 2023 malam.
Lanjut , Ketua PPM Kabupaten Jayapura ini sangat menyayangkan persoalan seperti ini terjadi di dunia pendidikan di Bumi Khenambay Umbay berulang ulang dan terus terjadi hingga saat ini.
Hal ini merupakan satu citra yang buruk, karena dunia pendidikan ini sebagai penentu kemajuan pembangunan suatu daerah.
“Kita telah ketahui bersama, bahwa dunia pendidikan sebagai Indikator dalam pembangunan generasi penerus di sebuah daerah.
Bahkan disebutkan di tahun 2023 ini, Pemerintah Pusat sudah menganggarkan 612 triliun untuk pendidikan dan itu tujukan pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP), sehingga itu menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menerjemahkannya,” ungkap pria yang akrab disapa NYO ini.
Untuk itu, NYO meminta kepada Dinas Pendidikan di daerah harus jelih melihat kejadian-kejadian yang menghambat dunia pendidikan.
“Sangat memprihatinkan sekali dunia pendidikan di Kabupaten Jayapura, baik itu pembangunan sekolah, sistem zonasi yang tidak sesuai dan juga aksi-aksi palang maupun demo dari tenaga pengajar yang selama 6 bulan belum di bayarkan,” ujarnya.
Disebutkan bagaimana kita di daerah ini bisa menuju generesi emas pada tahun 2045, sedangkan tenaga pengajar untuk mendapatkan haknya saja harus melakukan aksi demo.
Hal ini merupakan citra buruk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. “Sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi bila tugas dan fungsinya dapat di lakukan dengan baik oleh dinas terkait,” jelasnya.
Dari persolan-persoalan yang terjadi ini berdampak juga pada kinerja Penjabat (Pj) Bupati Jayapura ketika akan di lakukan evaluasi setiap 3 bulannya.
“Sehingga Plt Kepala Dinas Pendidikan secepatnya dicopot dan Pj Bupati Jayapura harus mampu mengambil langkah-langkah tegas agar dunia pendidikan tidak semakin terpuruk,” pinta NYO dengan nada tegas.
Senada dengan hal itu, di tempat yang sama disampaikan langsung Yo’ Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally menyatakan dengan persoalan pada dunia pendidikan di Kabupaten Jayapura, terlebih pada gaji tenaga pengajar selama enam (6) bulan belum mendapat haknya.
“Padahal guru-guru rela meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang jauh untuk mengajar anak anak kita menjadi pintar bagi generasi muda,” katanya.
Untuk itu, Ramses Wally meminta kepada Pj. Bupati Jayapura harus serius melakukan evaluasi kepada semua kepala dinas termasuk Plt Kadis Pendidikan, yang sampai saat ini masih menjabat, tetapi tidak memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat.
“Serta, kepada kepala dinas yang telah menjabat belasan tahun di satu Perangkat Daerah (PD) itu dapat di pastikan mereka telah membangun kerajaan-kerajaan (dinasti) kecil yang tujuannya tidak bekerja untuk masyarakat dan akhirnya berdampak kepada masyarakat yang menjadi korban dan juga berdampak pada masyarakat yang hidupnya tetap menjadi sengsara,” imbuhnya.
Ondo Ramses Wally pun berharap, bukan hanya di Dinas Pendidikan saja, tetapi di dinas-dinas lain seperti Dinas Kesehatan yang juga perlu di lalukan evaluasi,” tutupnya. (Ewako)**
