JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang Mensosialisasikan PKPU No.6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan, Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Pimpinan-pimpinan partai Politik, Pemerintah daerah Kab. Pegunungan Bintang yang diwakili oleh kesbangpol, Bawaslu, dan para anggota partai politik. Berlangsung di Hotel Grand Talen Kotaraja Kota Jayapura Povinsi Papua, Sabtu, (15/4) 2023.
Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Titus Lao Mohi, M.Si dalam arahannya mengatakan Sosialisasi PKPU No. 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan, Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sangat penting dilakukan, hal itu dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dam memahami aturan-aturan dan perubahan dalam pelaksanaan pileg maupun pilbup dan pilpres di tahun 2024 mendatang.
“ ini penting disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dari sumber yang jelas dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan,” terang Mohi.
Mantan Jurnalis Papua itu berharap, melalui sosialisasi tersebut para ketua-ketua Partai berharap untuk melanjutkan informasi kepada masyarakat tentang perubahan regulasi yang terus berubah.
“ kita harus pastikan bahwa Informasi yang diterima oleh masyarakat harus benar-benar dari sumber yang resmi, sebab kadang-kadang disini kita dengar lain sampai di masyarakat lain lagi, pada akhirnya orang yang tidak tau masalah jadi sasaran, dengan demikian saya selaku ketua KPU Pegunungan Bintang harap kita semua kerjasama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dengan menghindari informasi hoax.” Ujar Mohi.
Mohi juga mengingatkan agar Partai politik berperan aktif untuk update semua infomasi tahapan pemilu, sehingga tidak ketinggalan informasi, mengingat sekarang teknologi sudah canggih semua informasi bisa diikuti melalui Hp smarphon, dan informasi bergerak cepat, sehingga kita yang berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang ada,” terangnya.
Pada kesempatan itu juga, Ketua KPU melaporkan bahwa terkait dengan data pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini mengalami perubahan, itu akibat termigrasinya data penduduk secara terpusat di Dirjen Disdukcapil RI pada tanggal 26 Maret 2022.
Dijelaskan sebelumnya untuk Provinsi Papua dan Papua Barat data itu bisa dikerjakan secara manual, tetapi sejak tanggal 26 Maret 2022 itu sudah terpusat jadi tidak ada lagi system manual, dan datanya langsung diakses oleh Dirjen disdukcapil.”terang Lao.
Setelah datanya terpusat, kata Lao, tanggal 30 September 2022 keluarlah data yang dilakukan pembersihan sekitar 17 ribu. Mengapa 17 ribu karena ada nama ganda, ada yang dibawah umur, ada yang umurnya 70 tahun keatas, dan ada yang sudah meninggal. Itu dilakukan pembersihan secara sitem. Sehingga data Normal saat ini ada 112 304 penduduk kabupaten pegunungan Bintang berdasarkan DAK2.
Kemudian pembagian Kursi DPRD sebelumnya di tahun 2019 yaitu 9 -7 – 9 (dapil 1 jumlah 9 kursi), (dapil 2 jumlah 7 kursi) dan (dapil 3 jumlah 9 kursi), pada pemilu tahun 2024 terjadi perubahan 9 – 8 – 8 berdasarkan penyebaran jumlah penduduk berdasarkan DAK2 yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Lao juga menyebutkan bahwa sejauh ini, terkait dengan perubahan atau pergeseran data, KPU hanya pengguna data (User) bukan memilik data, sehingga masyarakat harus mengetahui itu. Data itu sepenuhnya milik pemerintah. Tidak ada permainan dari KPU, apalagi mau kasih pindah dari distrik yang satu ke distrik yang lain, itu tidak ada dan tidak bisa.
Karena KPU tidak punya kewenangan sampai disitu, KPU hanya sifatnya pengguna, yang punya data ini pemerintah, jadi ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat sehingga tidak ada penilaian-penilaian bahwa KPU mainkan data. Itu tidak ada sama sekali” Tegas Mohi.
Kalau DPT itu baru hasil produk dari KPU berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, data penduduk di masing-masing kampung oleh petugas Pantarli berdasakan dua alat yaitu KTP dan KK. Kalaupun suda rekam dan ternyata masyarakat tidak memiliki KTP atau KK maka sistim akan tolak, karena sekarang sudah menggunakan sitem digital, dimana Satu Nik, Satu KK, Satu KTP.
Sekarang sitem yang kendalikan. Ini yang perlu masyarakat ketahui dan masyarakat harus mengikuti proses-proses ini .
“jangan berpatokan kemarin begini jadi tahun ini begini oh tidak bisa, itu dulu, sekarang perubahan jadi dikendalikan oleh system digital sesuai perkembangan teknologi saat ini,”urai Lao.
Ia juga menjelaskan terkait pembagian Kursi perdapil, dimana pada pemilihan umum kali ini dilakukan berdasarkan sistem informasi daerah pemilihan (sidapil), kita tinggal klik berapa distrik yang masuk satu dapil maka secara otomatis dia langsung tentukan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk. jadi tidak bisa kerja manual lagi. Untuk itu KPU tegaskan bahwa saat ini KPU tidak lagi bekerja secara manual, tetapi sudah menggunakan sitem Teknologi Digital. Ini untuk menghindari adanya permainan dan adanya kecurigaan.
Segala informasi terbuka, jadi tidak ada permainan di KPU, dan ini yang kita perlu jelaskan kepada masyarakat. Jumlah kursi ditentukan oleh Sistim Informasi daerah Pemilihan (SIDAPIL).
Menghakhiri wawancara dengan media online ini, Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Titus Lao Mohi, berharap informasi ini bisa dilanjutkan oleh pimpinan-pimpinan partai Politik kepada masyarakat.
“kami berharap ketika partai politik ada kesempatan melakukan masa reses atau turun ke kampung dan distrik untuk konsolidasi, bisa mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Hal ini juga untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat,” harapnya. (mozes)*
